Ono Surono Soroti Pergeseran Anggaran dan Potensi Defisit APBD di 2026

RRI.CO.ID,Bandung - Hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif di Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan pentingnya penguatan komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan DPRD terkait pengelolaan APBD.

Ono menyayangkan adanya kebijakan pergeseran anggaran yang selama ini terkesan berjalan sepihak. Menurutnya, sebagai lembaga yang memiliki fungsi budgeting, DPRD Jabar semestinya dilibatkan secara utuh agar pengelolaan keuangan daerah tetap transparan dan akuntabel.

DPRD Jawa Barat mencatat, telah terjadi beberapa kali pergeseran APBD tanpa adanya penyampaian hasil kepada legislatif. Ono berharap, ke depan mekanisme ini segera diperbaiki melalui komunikasi yang lebih intensif bersama Gubernur Jabar.

“DPRD Jawa Barat mencatat bahwa telah terjadi beberapa kali pergeseran APBD tanpa penyampaian hasil pergeseran kepada DPRD Jawa Barat. Ke depan, mekanisme tersebut diharapkan dapat diperbaiki melalui komunikasi yang lebih intensif antara Gubernur Jabar, TAPD, dan DPRD Jawa Barat,” kata Ono Surono, Rabu 1 Juli 2026.

Selain masalah komunikasi pergeseran anggaran, DPRD Jabar juga memberikan catatan kritis terhadap kondisi fiskal daerah. Potensi defisit APBD Tahun Anggaran 2026 di Jawa Barat diperkirakan membengkak hingga mencapai Rp5,7 triliun.

Kondisi tersebut dinilai perlu disikapi secara hati-hati melalui perencanaan fiskal yang matang. Salah satu pemicunya adalah adanya perbedaan perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) antara Pemerintah Pusat dan Pemprov Jabar, serta adanya komponen belanja wajib yang harus disesuaikan.

Ono meminta Pemprov Jabar melakukan analisis mendalam terhadap proyeksi pendapatan, mulai dari sektor pajak kendaraan bermotor hingga pajak rokok. Data yang akurat sangat dibutuhkan agar keputusan penanganan defisit baik melalui efisiensi belanja maupun penyesuaian program bisa diambil secara objektif.

DPRD Jabar juga mengingatkan agar dinamika ekonomi riil masyarakat tetap menjadi prioritas. Meski pertumbuhan ekonomi Jabar tercatat tinggi di angka 5,85%, angka tersebut dinilai semu karena mayoritas didorong oleh belanja pemerintah, sementara masyarakat di lapangan masih dihantui badai PHK dan penurunan daya beli.

Sektor Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD pun tidak luput dari evaluasi legislatif. Ono mendorong Pemprov Jabar segera melakukan restrukturisasi atau merger terhadap BUMD yang loyo, dan memaksimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan jangka pendek tanpa harus menambah beban pajak masyarakat.