Fraksi PDIP DPRD Jabar Desak Evaluasi Total SPMB 2026, Ini Alasannya

RRI.CO.ID,Bandung - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2026 di Jawa Barat menuai sorotan tajam. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Barat mendesak pemerintah provinsi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh menyusul banyaknya persoalan yang meresahkan masyarakat.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari menyatakan, karut-marut proses penerimaan siswa ini tidak boleh dibiarkan. Berbagai kendala teknis hingga kebijakan baru dinilai kurang matang, sehingga memicu kegaduhan di tengah orang tua murid. Rabu 1 Juli 2026.

Ineu membeberkan, sejumlah persoalan krusial yang dilaporkan masyarakat di antaranya gangguan pada sistem pendaftaran, perubahan nilai peserta secara mendadak, hingga polemik jalur zonasi. Selain itu, minimnya sosialisasi mengenai Program Sekolah Maung juga memperkeruh suasana di lapangan.

Menurut Ineu, menjelang pelaksanaan SPMB Tahap Dua untuk jalur zonasi dan afirmasi, perbaikan sistem harus segera dilakukan. Langkah ini penting guna memastikan proses penerimaan berjalan transparan, adil, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Secara khusus, Fraksi PDIP Jabar menyampaikan sembilan poin krusial kepada Pemprov Jabar. Poin-poin tersebut menyoroti lemahnya perencanaan anggaran pendukung, aplikasi pendaftaran yang sering error, hilangnya data peserta, hingga adanya ketidakadilan dalam penentuan jarak zonasi rumah siswa.

Tidak hanya itu, program baru seperti Sekolah Maung dan Sekolah Swasta Kerja Sama atau SSK juga dipertanyakan kegunaannya. Fraksi PDIP menilai, konsep Sekolah Maung justru memicu persepsi diskriminatif dan terkesan menghidupkan kembali konsep sekolah unggulan yang sebetulnya sudah lama dihapus.

Mengenai program Sekolah Swasta Kerja Sama, fraksi banteng moncong putih ini pada dasarnya mendukung langkah pelibatan sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak lolos di sekolah negeri. Namun, Ineu menegaskan bahwa kejelasan anggaran dan jaminan biaya untuk masyarakat miskin harus klir terlebih dahulu.

Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat menegaskan, Pemprov Jabar wajib bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kebijakan pendidikan ini. Pengawasan ketat akan terus dilakukan agar tidak ada hak anak di Jawa Barat yang terenggut untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

“Kami akan terus mengawal seluruh pelaksanaan SPMB 2026 beserta setiap kebijakan pendidikan di Jawa Barat agar berjalan secara transparan, berkeadilan, dan benar-benar memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi,” ujar Ineu Purwadewi Sundari dalam keterangannya di Bandung.

Melalui evaluasi total ini, diharapkan kekacauan SPMB tahun 2026 tidak berdampak lebih luas pada psikologis anak dan orang tua, sekaligus mengembalikan marwah pendidikan Jawa Barat yang akuntabel dan berkeadilan.