Rupiah Melemah, Netty Soroti Rapuhnya Ketahanan Bahan Baku Obat Nasional

RRI.CO.ID, Bandung - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah agar mewaspadai potensi kenaikan harga serta gangguan pasokan obat akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini dinilai berpengaruh langsung terhadap meningkatnya harga bahan baku impor yang masih mendominasi industri farmasi nasional.

Peringatan tersebut muncul setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengakui adanya tekanan terhadap industri farmasi dalam beberapa bulan terakhir. Ketergantungan pada bahan baku impor membuat sektor ini rentan terhadap gejolak global, terutama fluktuasi nilai tukar.

“Obat merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah harus memastikan tekanan ekonomi global dan pelemahan rupiah tidak berujung pada kenaikan harga yang memberatkan masyarakat atau bahkan menimbulkan kelangkaan obat,” ujar Netty dalam keterangannya, Senin 15 Juni 2026.

Netty mengapresiasi langkah BPOM yang memberikan kemudahan serta pendampingan bagi industri farmasi untuk mencari alternatif sumber bahan baku dari negara lain. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan produksi obat di tengah tekanan global.

Namun, menurutnya, langkah tersebut masih bersifat jangka pendek. Ia menekankan perlunya strategi mendasar yang mampu memperkuat kemandirian farmasi nasional. “Ketergantungan terhadap bahan baku impor masih menjadi titik lemah sistem farmasi kita. Momentum ini harus menjadi dorongan untuk mempercepat kemandirian industri farmasi dalam negeri,” tegasnya.

Politisi PKS itu menilai pemerintah perlu memperkuat ekosistem industri bahan baku obat nasional. Hal ini mencakup riset, investasi, pemberian insentif, hingga kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku usaha. Dengan demikian, ketahanan kesehatan nasional dapat lebih terjamin.

“Ketahanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh jumlah rumah sakit atau tenaga kesehatan, tetapi juga oleh kemampuan negara menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi rakyat,” ujarnya. Netty juga menekankan agar kebijakan relaksasi dan percepatan perizinan tetap mengedepankan aspek keamanan, mutu, dan khasiat produk.

Ia mengingatkan, jangan sampai upaya menjaga pasokan justru menurunkan standar kualitas. Keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan. Selain itu, pemerintah diminta melakukan pemantauan berkala terhadap harga dan ketersediaan obat esensial di fasilitas kesehatan maupun apotek.

“Kita harus belajar dari krisis sebelumnya. Ketika pasokan terganggu, masyarakatlah yang paling merasakan dampaknya, terutama kelompok rentan dan pasien yang bergantung pada obat rutin setiap hari,” kata Netty.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan menjadikan situasi ini sebagai momentum memperkuat ketahanan farmasi nasional. “Jangan sampai setiap kali rupiah melemah atau terjadi konflik global, masyarakat kembali dihantui kenaikan harga dan ancaman kelangkaan obat. Kemandirian farmasi harus menjadi agenda strategis nasional,” pungkasnya.