RRI.CO.ID, Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia (SNI) Komisi VII, melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan memperkuat pengawasan dan pengembangan sistem standardisasi industri nasional, khususnya bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Anggota Panja SNI Komisi VII DPR RI, Hendri Munief menegaskan bahwa Panja SNI dibentuk untuk menciptakan keberpihakan nyata terhadap Industri Kecil dan Menengah agar mampu bersaing di pasar global.

“Panja SNI ini sebetulnya kita ingin keberpihakan kepada Industri Kecil Menengah. Di Komisi VII ada Panja Daya Saing Industri, lalu ada Panja Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Kita sedang membuat satu regulasi yang bisa mengangkat IKM itu berdaya saing kuat dan menembus ekspor ke mancanegara,” ujarnya, Senin 25 Mei 2026.

Menurut Hendri, perlindungan terhadap produk dalam negeri menjadi langkah penting untuk menghadapi derasnya arus impor luar negeri. Karena itu, peningkatan standar produk nasional melalui sertifikasi SNI dinilai sangat diperlukan.

Ia menyebutkan bahwa penguatan standar produk akan membantu industri nasional meningkatkan kualitas sekaligus memperluas pasar ekspor. Selain itu, program hilirisasi industri juga menjadi fokus utama pemerintah dan DPR RI. “Oleh karena itu kita melihat perlindungan proteksi terhadap impor luar negeri harus ada, sehingga kita mendorong standar produk kita ditingkatkan,” katanya.

Ia menambahkan, hilirisasi industri harus diarahkan agar Indonesia tidak lagi hanya menjual bahan mentah, tetapi produk bernilai tambah tinggi yang mampu meningkatkan nilai ekonomi sekaligus menyerap tenaga kerja lebih besar. Dalam kunjungan tersebut, Hendri juga menilai Provinsi Jawa Barat memiliki potensi industri yang luar biasa dan perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

“Saya melihat potensi Jabar luar biasa. Kita berharap BSN dan Kementerian Perindustrian harus bisa memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat. Intinya kita harus keberpihakan kepada industri kecil dan menengah,” ungkapnya.

Hendri Munief juga menyoroti pentingnya penyederhanaan proses sertifikasi SNI agar pelaku industri kecil dan menengah tidak terbebani birokrasi panjang. Ia menilai perlu dievaluasi melalui regulasi yang sedang disiapkan Panja SNI Komisi VII DPR RI.

Selain itu, ia meminta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan di Balai Besar Standardisasi agar proses sertifikasi berjalan lebih cepat, mudah, dan transparan.

“Menurut saya harus ada perbaikan SDM yang berintegritas mengenai kemudahan dan kecepatan harus ditingkatkan, sehingga tidak terjadi proses panjang dalam penguatan sertifikasi SNI. Kata kunci keberpihakan untuk industri kecil dan menengah betul-betul tercipta,” jelasnya.