RRI.CO.ID Bandung - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah mengkritik pelaksanaan perayaan Milangkala Tatar Sunda yang digelar di sejumlah daerah di Jawa Barat. Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Bandung.

Maulana menilai rangkaian kegiatan Milangkala Tatar Sunda tidak memiliki pijakan sejarah yang kuat. Menurutnya, perayaan yang digelar selama 16 hari, mulai 2 hingga 18 Mei, dinilai tidak sesuai dengan referensi sejarah yang jelas mengenai lahirnya Tatar Sunda.

“Kegiatan perayaan Milangkala Tatar Sunda ini ahistoris. Karena rangkaian acaranya hanya bersandar pada tanggal 18 Mei tahun 669 Masehi, tetapi tidak ada referensi pasti mengapa harus dilaksanakan selama 16 hari,” Kata Maulana dalam rapat Senin 11 Mei 2026

Ia juga menyoroti alur perjalanan kegiatan yang disebut dimulai dari Sumedang dan berakhir di Kota Bandung dengan hanya melibatkan sembilan kabupaten dan kota. Menurutnya, pola tersebut berpotensi menimbulkan pemahaman sejarah yang keliru di tengah masyarakat.

“Ini sama saja dengan mengajarkan sejarah Sunda yang salah kepada masyarakat Jawa Barat. Pemerintah wajib memperbaiki itu,” ujarnya.

Selain soal sejarah, Maulana turut mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran dalam kegiatan tersebut. Ia meminta pemerintah daerah membuka secara jelas sumber dan penggunaan dana penyelenggaraan Milangkala Tatar Sunda.

“Pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara transparan segala penggunaan anggaran yang dikeluarkan dari keringat masyarakat untuk acara tersebut,” ucapnya.

Menurut Maulana, terdapat informasi penggunaan anggaran mencapai Rp2,7 miliar di empat kabupaten. Ia mempertanyakan sumber pendanaan di lima kabupaten dan kota lainnya serta meminta penjelasan terkait klaim kegiatan yang disebut tidak menggunakan APBD.

“Bagaimana mungkin pemerintah menyatakan acara tersebut tanpa APBD, tetapi di sisi lain diakui masuk dalam perencanaan. Hal ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” katanya.

Maulana juga menilai pelaksanaan kegiatan budaya tersebut kurang tepat dilakukan di tengah kondisi masyarakat Jawa Barat yang masih menghadapi persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga pemulihan pascabencana. Karena itu, ia meminta pemerintah menghentikan kegiatan seremonial tersebut dan lebih fokus menyusun sejarah Sunda yang berbasis kajian akademik dengan melibatkan ahli sejarah dan budayawan.

“Susun buku sejarah Sunda dan Jawa Barat yang sesungguhnya, lalu sebarkan untuk dipelajari masyarakat dan anak-anak sekolah agar mereka mencintai budaya Sunda dengan referensi yang jelas,” pungkasnya.