RRI.CO.ID, Bandung – DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Senin 11 Mei 2026. Rekomendasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) XIII DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan.

Dalam laporannya, Hasim Adnan menyebut terdapat kurang lebih 83 rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan LKPJ. Salah satu fokus utama adalah sektor pembangunan manusia, terutama indikator yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat.

Pada sektor kesehatan, DPRD menyoroti indikator kesehatan ibu dan anak. Angka kematian ibu melahirkan dan balita dinilai masih memerlukan perhatian serius. DPRD menekankan perlunya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan secara merata di seluruh wilayah.

“Permasalahan stunting juga masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi lebih terintegrasi,” ujar Hasim Adnan dalam rapat paripurna di Kota Bandung. Menurutnya, penanganan stunting harus dilakukan lintas sektor agar hasilnya lebih optimal.

Di bidang infrastruktur, capaian pemantapan jalan memang menunjukkan perkembangan. Namun DPRD menilai masih ada kebutuhan peningkatan untuk mendukung konektivitas wilayah secara lebih merata. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerataan pembangunan daerah.

Sementara itu, pada bidang kesejahteraan sosial, DPRD menekankan pentingnya penguatan ketenagakerjaan. Upaya tersebut mencakup peningkatan link and match antara pendidikan dengan dunia usaha dan industri, optimalisasi pendidikan vokasi, pelatihan serta sertifikasi kompetensi, hingga kemitraan industri yang kondusif.

Aspek lingkungan hidup juga menjadi sorotan. DPRD menilai pengelolaan persampahan, kualitas air, dan udara masih memerlukan penanganan komprehensif. Alokasi anggaran untuk sektor ini hanya 0,4 persen, sehingga perlu evaluasi agar menunjukkan keseriusan dalam membangun lingkungan hidup berkelanjutan.

“Dengan memperhatikan berbagai capaian dan tantangan tersebut, DPRD Jawa Barat memandang pembangunan ke depan perlu lebih serius diarahkan pada penguatan kualitas kebijakan dan program yang mampu memberikan hasil optimal, terukur, berdampak, dan berkelanjutan,” tegas Hasim Adnan. Ia menambahkan, komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD harus diperkuat melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas.

DPRD Jawa Barat juga meminta Gubernur membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi. Evaluasi LKPJ TA 2025 dipandang sebagai momentum koreksi arah pembangunan daerah, agar kebijakan ke depan benar-benar berorientasi pada keadilan sosial, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menutup penyampaiannya, Hasim Adnan mengutip sebuah hadis: “Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka.”tutupnya.