RRI.CO.ID, Bandung - Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, M Faizin, menegaskan pentingnya keberlanjutan pembangunan rumah panggung bagi warga terdampak banjir di kawasan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi. Menurutnya, program ini harus terus diperluas agar bantuan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat yang menjadi korban banjir tahunan.

Saat ini, tercatat masih ada sekitar 80 warga yang membutuhkan hunian layak dengan konsep rumah panggung. Namun, realisasi pembangunan baru mencapai 10 unit pada tahun ini, sementara tahun sebelumnya hanya sekitar 8 unit. Angka tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan nyata di lapangan.

“Kami berharap program ini bisa terus dikembangkan agar seluruh warga terdampak banjir dapat merasakan solusi yang sama. Sehingga dampak banjir bisa diminimalisir secara signifikan,” ujar M Faizin usai meninjau langsung progres pembangunan rumah panggung di kawasan Pondok Gede Permai, Selasa 5 Mei 2026.

Ia menambahkan, dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat dibutuhkan agar program ini tidak berhenti di tengah jalan. Mengingat, kawasan Pondok Gede Permai hampir setiap tahun dilanda banjir, sehingga masyarakat membutuhkan solusi hunian yang lebih aman dan adaptif terhadap kondisi bencana.

“Daerah ini langganan banjir setiap tahun, dengan konsep rumah panggung ini diharapkan warga tetap aman meskipun air menggenangi bagian bawah rumah,” ucapnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa rumah panggung bukan sekadar alternatif, melainkan kebutuhan mendesak bagi warga di wilayah rawan banjir.

Program rumah panggung ini menjadi salah satu langkah konkret Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan solusi jangka panjang. Dengan anggaran sekitar Rp125 juta per unit, pembangunan rumah tidak hanya memperhatikan aspek keamanan, tetapi juga kenyamanan bagi penghuni.

Desain rumah panggung dibuat terbuka pada bagian bawah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai ruang tambahan. Struktur bangunan menggunakan material beton pracetak berstandar nasional (SNI), yang dinilai kuat dan layak huni. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian yang berkualitas bagi masyarakat terdampak.

“Proses pemasangan struktur utama bahkan bisa dilakukan hanya dalam dua hari, dan secara keseluruhan pembangunan selesai dalam waktu sekitar empat bulan hingga siap dihuni,” pungkas M Faizin. Dengan percepatan pembangunan tersebut, diharapkan kebutuhan hunian warga terdampak banjir dapat segera terpenuhi, sekaligus menjadi model penanganan bencana yang lebih terukur di Jawa Barat.