RRI.CO.ID, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pembangunan 24 unit sekolah baru (USB) pada tahun 2026 sebagai langkah pemerataan sarana pendidikan. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah Oded, menyambut baik rencana tersebut dan menilai kehadiran sekolah baru sangat dinantikan masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini belum terjangkau sekolah negeri.

“USB-USB yang kita prioritaskan itu berada di blank spot, daerah yang tidak memiliki SMA atau SMK negeri, atau kalaupun ada tidak mampu meng-cover kebutuhan. Contohnya di Kota Bandung, banyak wilayah yang masih berebut akses pendidikan,” ujar Siti dalam wawancara bersama RRI Bandung, Senin 20 April 2026.

Ia menekankan, keberadaan sekolah swasta memang membantu, namun tidak semua keluarga mampu menanggung biaya pendidikan di sana. “Masyarakat tetap berharap ada sekolah negeri. Karena itu, pembangunan USB menjadi solusi agar anak-anak bisa bersekolah tanpa terbebani biaya tinggi,” tambahnya.

Siti mencontohkan kawasan Mandala Jati dan Antapani di Kota Bandung yang selama ini harus berbagi kapasitas sekolah, sehingga banyak siswa kesulitan mendapatkan tempat. Dengan hadirnya USB, diharapkan pemerataan akses pendidikan bisa lebih nyata.

“Alhamdulillah, tahun ini 24 sekolah baru akan direalisasikan di berbagai daerah Jawa Barat,” katanya.

Menurutnya, pembangunan USB juga menjadi jawaban atas meningkatnya jumlah anak usia sekolah di Jawa Barat. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan anggaran tetap besar.

“Dari total APBD Jawa Barat sekitar Rp27 triliun, sektor pendidikan sudah menyerap lebih dari Rp10 triliun. Angka itu masih belum cukup untuk menutup seluruh kebutuhan, termasuk sarana pendukung seperti laboratorium dan perangkat digital,” jelasnya.

Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong agar pemerintah daerah konsisten memperhatikan kualitas sekaligus pemerataan pendidikan. Demi mewujudkan generasi muda emas Jawa Barat Istimewa.

“Sekolah baru bukan hanya soal bangunan, tetapi juga kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan fasilitas. Semua harus berjalan seimbang agar anak-anak kita benar-benar mendapatkan hak pendidikan yang layak,” tutup Siti.