RRI.CO.ID, Bandung — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Maulana Yusuf Erwinsyah, menyampaikan kritik terhadap proyek revitalisasi kawasan Gedung Sate di Jalan Diponegoro, Bandung, yang dimulai pada 8 April dan ditargetkan rampung pada 8 Agustus 2026. Program tersebut merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi.

Maulana menilai, proyek yang diperkirakan memakan anggaran sekitar Rp15 miliar tersebut belum memiliki urgensi yang kuat bagi masyarakat. “Masih banyak persoalan rakyat yang belum terselesaikan, sehingga revitalisasi ini belum menjadi kebutuhan mendesak,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu 18 April 2026.

Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan sektor-sektor dasar, seperti pendidikan dan sosial keagamaan, yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, alokasi anggaran daerah harus difokuskan pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Maulana juga menyoroti aspek historis kawasan yang mencakup Gedung Sate, Lapangan Gasibu, serta Jalan Diponegoro. Ia mengingatkan agar penataan kawasan tidak mengabaikan nilai sejarah dan identitas kota Bandung. “Jangan sampai revitalisasi ini justru menghilangkan karakter kawasan yang sudah memiliki nilai historis,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi perubahan atau bahkan penghapusan sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan tersebut, termasuk Jalan Diponegoro dan Jalan Majapahit. Hal ini dinilai dapat berdampak pada aksesibilitas publik.

Maulana juga menilai rencana perluasan kawasan pemerintahan berpotensi menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. “Jangan sampai ini memperluas batas antara pemerintah dengan rakyat, baik secara fisik maupun simbolik,” ujarnya.

Dari sisi kebijakan dan anggaran, ia menyoroti tidak adanya program tersebut dalam RKPD serta ketidakpastian pendanaan proyek yang disebut masih menunggu anggaran perubahan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, mengingat masih banyak program prioritas yang belum terealisasi, termasuk bantuan pendidikan seperti dana BPMU.

Ia pun meminta pemerintah untuk melakukan kajian yang lebih mendalam sebelum merealisasikan proyek tersebut. “Kebijakan publik harus berbasis kajian komprehensif, bukan sekadar keinginan atau instruksi,” tegasnya.

Maulana menambahkan, pemerintah sebaiknya mendahulukan program-program yang memiliki urgensi tinggi dibandingkan proyek yang bersifat mempercantik kawasan. “Dahulukan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat,” pungkasnya.