RRI. CO. ID, Bandung - DPRD Jawa Barat akan mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2025 yang disusun pada masa transisi pemerintahan. Anggaran tersebut diketahui masih mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Muhammad Romli, menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2025 memang berada dalam fase peralihan kebijakan pembangunan daerah. Sebelum visi-misi gubernur terpilih sepenuhnya dituangkan dalam dokumen RPJMD.

“Terkait LKPJ, perlu dipahami bahwa APBD 2025 sebenarnya disusun pada masa transisi, mengacu pada RPD 2024–2026. Jadi dasar penyusunan anggaran 2025 itu menggunakan RPD 2024–2026, sebelum visi-misi gubernur terpilih sepenuhnya diterjemahkan ke dalam RPJMD,” ujarnya. Saat dihubungi Sabtu 11 April 2026.

Ia menambahkan, saat Dedi Mulyadi ditetapkan sebagai gubernur, pelaksanaan APBD 2025 sudah berjalan. Meski begitu, kepala daerah tetap memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian program.

“Saat gubernur ditetapkan, APBD 2025 sudah berjalan. Namun gubernur tetap memiliki ruang untuk mengakselerasi program-program sesuai visi-misinya. Makanya muncul pergeseran-pergeseran anggaran, bahkan bisa sampai beberapa kali dalam satu tahun,” katanya.

Menurutnya, pergeseran anggaran tersebut banyak difokuskan pada sektor infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Meski secara umum dinilai telah sesuai mekanisme, DPRD menegaskan akan tetap melakukan pendalaman terhadap kesesuaian antara program dan alokasi anggaran dalam LKPJ.

“Kita akan bedah apakah program yang dijalankan itu benar-benar sesuai dengan penganggaran dan target yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Selain itu, evaluasi juga mencakup capaian indikator makro pembangunan, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga rasio gini. Romli menyoroti salah satu indikator yang belum sepenuhnya mencapai target, yakni rasio gini yang mencerminkan ketimpangan ekonomi.

“Target rasio misalnya di angka 0,390, tapi realisasinya sekitar 0,397. Selisih kecil, tapi dampaknya besar karena menyangkut ketimpangan pendapatan dan pembangunan,” jelasnya.

Ia menegaskan, DPRD akan mendalami faktor-faktor penyebab tidak tercapainya sejumlah indikator tersebut dengan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Hal ini guna memastikan evaluasi berjalan komprehensif dan tepat sasaran.

“Nanti akan kita dalami, termasuk memanggil OPD terkait untuk menjelaskan kendala yang terjadi,” pungkasnya.