DPRD Subang Beri Dua Opsi Antisipasi Banjir Pantura

RRI.CO.ID, Subang - Gerakan Akselerasi Antisipasi (GA'KAN) Banjir Pantura, yang terdiri dari para kepala desa di wilayah Kecamatan Pamanukan, serta sejumlah tokoh masyarakat Pantura, menuntut langkah konkret pemerintah dalam menangani bencana banjir yang rutin mengepung wilayah Pantura Subang setiap tahunnya. Perwakilan GAKAN Banjir menyampaikan aspirasi mendesak, agar pemerintah tidak lagi hanya melakukan penanganan bersifat sementara, karena dampak banjir telah merugikan ekonomi warga, dan merusak infrastruktur desa secara masif.

Menanggapi hal tersebut, Terkait desakan GAKAN tersebut, Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana Abdurrahman menghadirkan dua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, yakni Kepala Dinas PUPR Ahmad Amin, dan Kepala BP4D Subang Iwan Sahrul.Menurutnya, ada kesepakatan strategis yang mencakup dua lini masa penanganan, solusi jangka pendek, melalui penguatan infrastruktur eksisting Pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas PUPR, yang berkomitmen untuk memprioritaskan, normalisasi sungai, pengerukan titik-titik sedimentasi tinggi, yang menyumbat aliran air.

"Peninggian tanggul, memperkuat dan meninggikan tanggul sungai yang rawan limpas (overflow), guna melindungi pemukiman warga. Solusi jangka panjang: penyediaan ruang parkir air . " ungkap Victor kepada wartawan di Subang Selasa 24 Februari 2026.

Sebagai langkah permanen, lanjut Ketua DPRD, direncanakan pembangunan embung (kolam retensi), di atas lahan milik desa seluas 1,2 hektar. Embung ini diproyeksikan menjadi solusi penampungan debit air berlebih saat curah hujan ekstrem Melanda ketua DPRD Subang menegaskan, penanganan banjir di Pantura tidak bisa diselesaikan oleh daerah sendirian.

"Mengingat sungai-sungai besar di wilayah tersebut berada di bawah kewenangan pusat, DPRD akan mendorong komunikasi yang lebih agresif. Kami meminta langkah nyata dari BBWS Citarum dan pemerintah pusat. Koordinasi harus segera dilakukan agar ada sinkronisasi antara program daerah dan pusat dalam penanganan banjir ini," ujarnya.

Keterlibatan Kepala BP4D juga, memastikan rencana pembangunan embung dan normalisasi akan masuk dalam skema perencanaan anggaran yang sistematis, sehingga tuntutan warga Pamanukan tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas.