RRI.CO.ID, Bandung - Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat menilai bahwa operasional Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut–Nambo menunjukkan adanya progres positif dibandingkan kondisi sebelumnya. Meski demikian, kapasitas pengolahan sampah saat ini masih belum optimal dan perlu ditingkatkan agar mampu menjawab kebutuhan pengelolaan sampah regional.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Ir. Prasetyawati, M.M., saat melakukan kunjungan lapangan ke TPPAS Lulut–Nambo, Kabupaten Bogor,  Rabu 4 Februari 2026. Menurutnya, kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan DPRD terhadap program strategis daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Prasetyawati menjelaskan, progres positif terlihat dari peningkatan daya tampung sampah di TPPAS Lulut–Nambo yang kini mencapai sekitar 50 ton per hari. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari target pengelolaan sampah regional yang diharapkan mampu menampung ratusan ton per hari.

“Sudah ada kemajuan dibandingkan sebelumnya, namun kapasitasnya masih belum maksimal. Saat ini baru sekitar 50 ton per hari dan masih perlu banyak penyempurnaan,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa meski ada perkembangan, tantangan teknis masih harus segera diatasi.

Kendala utama yang dihadapi TPPAS Lulut–Nambo, lanjut Prasetyawati, terletak pada proses pengeringan sampah yang masih dilakukan secara terbatas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kapasitas produksi Refuse Derived Fuel (RDF), padahal fasilitas tersebut melayani sampah dari berbagai daerah di Jawa Barat, tidak hanya Bogor Raya.

Baca juga:DPRD Jabar Terima Aspirasi Guru dan Pensiunan Terkait BJB​

“Jika pengeringan sampah dapat ditunjang dengan mesin yang memadai, kapasitas pengolahan bisa meningkat signifikan, bahkan hingga 200 ton per hari,” jelasnya. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan teknologi agar pengelolaan sampah lebih efisien dan berdaya guna.

Komisi IV DPRD Jawa Barat mendorong adanya peningkatan fasilitas dan penambahan peralatan pendukung, khususnya mesin pengering sampah. Upaya ini diperkirakan membutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp20 miliar, yang dinilai penting mengingat kondisi darurat sampah yang dihadapi Kabupaten Bogor dan wilayah sekitarnya.

“Kami akan mendorong agar pada APBD berikutnya dapat dialokasikan anggaran untuk perbaikan fasilitas dan penambahan alat, sehingga TPPAS Lulut–Nambo dapat beroperasi lebih optimal,” tegasnya. DPRD menekankan bahwa kebijakan anggaran harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Melalui kunjungan ini, DPRD Jawa Barat berharap TPPAS Lulut–Nambo dapat menjadi solusi strategis dalam penanganan sampah regional. Keberadaan fasilitas ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban sampah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.