RRI.CO.ID, Bandung - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, memberikan atensi serius terhadap isu ketahanan pangan yang membayangi Jawa Barat di tengah gejolak ekonomi global. Menurutnya, Jawa Barat harus memperkuat kemandirian lokal agar stabilitas harga tetap terjaga, terutama menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada pertengahan Februari 2026.

Iwan menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar ketersediaan stok, melainkan bagian dari kedaulatan yang harus dijaga dari hulu ke hilir. Ia menilai fluktuasi harga global tidak boleh melumpuhkan daya beli masyarakat, khususnya saat kebutuhan pokok biasanya meningkat tajam di bulan puasa dan menjelang Idulfitri.

"Kita harus memastikan bahwa setiap rumah tangga di Jawa Barat tidak terbebani oleh lonjakan harga pangan saat menjalankan ibadah. Kemandirian lokal adalah benteng utama kita menghadapi guncangan pasar internasional," ujar Iwan dalam keterangan tertulis yang diterima RRI, Rabu 28 Januari 2026.

Menanggapi hal tersebut, Iwan merujuk pada momentum historis di mana Indonesia diumumkan telah mencapai swasembada pangan pada awal tahun 2026. Ia menilai pencapaian nasional ini harus menjadi pijakan kuat bagi Jawa Barat untuk menjaga konsistensi produksi dan distribusi agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga di pasar-pasar tradisional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi di Jawa Barat pada 2026 diproyeksikan mencapai 1,76 juta hektare, naik 19,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, produksi padi diperkirakan menembus 10,23 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), atau setara dengan 5,91 juta ton beras.

Baca juga:Cegah Longsor Susulan, Iwan Suryawan Minta Lahan Diaudit

"Angka produksi ini sangat menjanjikan bagi stok Ramadan. Ada kenaikan sekitar 18,64 persen dibandingkan tahun 2024. Tugas kita sekarang adalah memastikan pasokan ini tidak terhambat oleh masalah logistik atau permainan spekulan di lapangan," tegas Iwan Suryawan.

Kondisi harga pangan di sejumlah daerah di Jawa Barat per 26 Januari 2026 terpantau mulai melandai namun tetap perlu diwaspadai. Di Pasar Anyar Bogor dan Pasar Atas Baru Cimahi, harga beras medium stabil di kisaran Rp13.312 per kg, beras SPHP Rp12.333 per kg, sementara cabai merah keriting mengalami penurunan tajam menjadi Rp33.987 per kg.

Namun, Iwan mencatat bahwa beberapa komoditas protein mulai merangkak naik sebagai sinyal awal tekanan jelang Ramadan. Harga daging sapi murni di Jawa Barat saat ini berada di level Rp135.000 per kg, sementara telur ayam ras mencapai Rp30.000 hingga Rp32.000 per kg, melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP).

Memasuki bulan Ramadan 2026, Iwan memprediksi akan ada tren kenaikan permintaan sebesar 10-15 persen. Ia memperingatkan bahwa harga daging ayam dan telur biasanya menjadi penyumbang inflasi tertinggi jika tidak diintervensi sejak dini melalui operasi pasar dan penguatan cadangan pangan daerah.

Pemerintah Pusat melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga telah mewanti-wanti agar tidak ada alasan harga pangan naik signifikan menjelang Ramadan 2026. Mentan memastikan ketersediaan pangan strategis nasional sudah lebih dari cukup dan Satgas Pangan Polri akan menindak tegas pedagang yang menjual di atas HET.

Iwan Suryawan menambahkan, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Pusat harus sinkron. Ia meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Barat untuk mulai memetakan daerah rawan kelangkaan dan memastikan stok di gudang-gudang logistik mencukupi hingga tiga bulan ke depan.

"DPRD Jabar mendorong program Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan secara serentak di 27 kabupaten/kota. Kita ingin masyarakat memasuki bulan suci dengan tenang tanpa perlu khawatir akan 'kantong jebol' akibat harga sembako yang tak terkendali," katanya.

Selain beras, komoditas jagung juga diprediksi melonjak produksinya hingga 47,99 persen mencapai 835,11 ribu ton. Iwan menilai diversifikasi pangan ini penting sebagai alternatif jika sewaktu-waktu terjadi kendala pada distribusi beras nasional akibat faktor iklim global.

Terkait Indeks Ketahanan Pangan (IKP), meskipun Jabar masuk kategori "Sangat Tahan Pangan" dengan skor 0,9, Iwan mencatat masih ada ketimpangan akses di pelosok selatan Jabar. Ia meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar untuk memastikan kelancaran rantai pasok ke wilayah-wilayah terpencil.

Iwan juga menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan petani. Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan harga pembelian yang adil di tingkat petani (HPP) agar mereka tetap semangat berproduksi, sembari menjaga harga di tingkat konsumen tetap terjangkau.

Iwan Suryawan optimistis bahwa dengan kolaborasi lintas sektoral, Jawa Barat mampu menjaga stabilitas pangan tahun 2026. Ia berkomitmen terus mengawal fungsi anggaran dan pengawasan di DPRD demi terwujudnya kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat Jawa Barat.