RRI.CO.ID, Bandung - Menanggapi tragedi tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang terjadi pada Sabtu 24 Januari 2026, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyerukan langkah solutif yang melampaui sekadar respons darurat. Ia menekankan pentingnya evaluasi total terhadap tata ruang menyusul dampak bencana yang kian masif.

Hingga hari kelima Rabu 28 Januari 2026, Tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi 50 kantung jenazah dari lokasi longsor. Kerusakan infrastruktur pun cukup parah, menurut data sementara, 30 unit rumah warga rusak berat tertimbun material tanah dari kaki Gunung Burangrang.

Optimalisasi Dana BTT Rp328 Miliar

Iwan menyampaikan bahwa penanganan bencana ini tidak boleh berhenti pada seremoni bantuan semata. "Kita melihat angka pengungsi yang mencapai lebih dari 400 jiwa. Ini bukan sekadar statistik, tapi sinyal bahwa daya dukung lingkungan di Bandung Barat sudah berada di titik kritis akibat alih fungsi lahan," tegas Iwan keterengan tertulisnya yang Rabu 28 Januari 2026.

Sebagai langkah solutif utama, DPRD mendorong pengoptimalan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov Jabar tahun 2026 yang dialokasikan sebesar Rp328 miliar. Anggaran ini diharapkan fokus pada perbaikan permanen infrastruktur pencegah longsor dan penyediaan hunian bagi warga terdampak. 

"Utamakan sisi humanis dulu, warga kita selamatkan, perbaikannya dipercepat, dan itu bisa menggunakan dana BTT," ujarnya. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang telah mengalokasikan anggaran BTT tahun anggaran 2026 sebesar Rp328 miliar. 

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan kondisi kas daerah saat ini cukup memadai untuk melakukan intervensi bencana. Meskipun Pemprov memiliki kewajiban kepala kontraktor dan tanggungan bagi belasan ribu kepala keluarga terdampak penutupan tambang di Kabupaten Bogor, Herman menegaskan bahwa dana darurat tetap aman.

"Cukup, anggarannya tersedia ya," ucap Herman.

Baca juga:Pemerintah Siapkan Relokasi serta Dana Tunggu Hunian Pasirlangu​

Audit Lahan dan Evaluasi Lingkungan

Politisi senior PKS ini juga menyoroti temuan di lapangan mengenai penggunaan plastik pada lahan perkebunan di puncak bukit. Hal ini diduga menghambat resapan air ke dalam tanah, sehingga ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit perizinan lahan dan mengembalikan fungsi hutan di kawasan hulu.

Selain itu, Iwan meminta adanya skema kerja sama melalui CSR perusahaan untuk mendukung reboisasi masif. Langkah ini bertujuan menanam kembali pohon-pohon berakar kuat di area kritis seluas puluhan hektar yang selama ini beralih menjadi lahan pertanian semusim.

Langkah Pemerintah dan Solusi Struktural

Sejauh ini, Pemerintah Provinsi telah mengambil langkah cepat dengan penetapan Status Tanggap Darurat Bencana. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menginstruksikan pemberian bantuan stimulan sebesar Rp10 juta per Kepala Keluarga (KK) bagi pengungsi untuk bekal hidup selama dua bulan masa pemulihan.

Pemerintah melalui BNPB dan BPBD juga telah menyalurkan bantuan logistik dasar, termasuk pengerahan tim DVI Polda Jabar untuk identifikasi jenazah. Namun, Iwan mengingatkan dua hal krusial untuk jangka panjang yakni relokasi permanen. Pertama, mengingat radius bahaya mencapai 100 meter dari titik longsor, warga di zona merah wajib direlokasi guna menghindari risiko longsor susulan. 

Kedua, mitigasi berbasis teknologi. Percepatan pemasangan Early Warning System (EWS) di titik rawan. "Investasi alat deteksi dini jauh lebih murah dibanding biaya pemulihan pascabencana," tambah Iwan.

Penguatan Mitigasi di Tingkat Lokal

Di tingkat daerah, Pemkab Bandung Barat diminta memperketat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kawasan perbukitan agar pembangunan properti tidak merusak drainase alami. Iwan juga menyarankan pengadaan alat berat di setiap kecamatan rawan bencana agar akses jalan yang terputus dapat segera dibuka.

"Edukasi masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) juga harus digelorakan. Masyarakat harus terlatih membaca tanda alam secara mandiri," lanjutnya.

Melalui langkah terpadu ini, diharapkan penanganan longsor di Bandung Barat tidak lagi menjadi rutinitas tahunan, melainkan momentum bagi Jawa Barat untuk menjadi provinsi yang benar-benar tangguh dalam menghadapi tantangan hidrometeorologi.