RRI.CO.ID, Bandung - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menilai lemahnya pendataan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi akar permasalahan utama dalam pengembangan pendidikan vokasi di Jawa Barat. Selama ini, laporan pendidikan lebih banyak menampilkan sisi keberhasilan, sementara data mengenai kondisi lulusan setelah menyelesaikan pendidikan masih sangat minim.

Tanpa data yang komprehensif, perbaikan kebijakan pendidikan dinilai sulit dilakukan secara tepat. DPRD menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar arah kebijakan pendidikan vokasi benar-benar menjawab kebutuhan dunia kerja dan industri.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Jabar, George Edwin Sugiharto, saat kunjungan kerja ke Kabupaten Purwakarta. Kunjungan dilakukan dalam rangka monitoring program SMK Pusat Keunggulan di SMKN 1 Sukatani, Selasa 27 Januari 2026.

George menegaskan bahwa pendataan alumni harus dilakukan secara berkelanjutan. Data yang dimaksud mencakup persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang, bekerja di luar bidang keahliannya, berwirausaha, menganggur, hingga yang melanjutkan pendidikan.

Menurutnya, data tersebut sangat penting sebagai bahan evaluasi yang akan diteruskan kepada pemerintah daerah maupun pusat. Selama ini, pendidikan cenderung berjalan apa adanya tanpa didukung data kuat dan sarana prasarana yang benar-benar modern.

“Kalau kita tidak tahu penyakitnya, bagaimana kita mau memperbaiki. Kita perlu jujur melihat kekurangan, bukan hanya melaporkan keberhasilan,” ujarnya. Pernyataan ini menekankan pentingnya transparansi dalam evaluasi pendidikan.

Baca juga:DVI Polda Jabar Kembali Identifikasi Empat Korban Longsor​

George juga menegaskan bahwa SMK harus mampu mencetak lulusan yang siap pakai dan selaras dengan kebutuhan dunia industri. Selain penguatan kurikulum, dukungan sarana dan prasarana yang relevan dengan perkembangan industri menjadi hal mutlak.

Ia menambahkan, pendidikan vokasi tidak boleh berhenti pada teori semata. SMK harus dibekali ilmu dan fasilitas yang mendukung dunia kerja agar lulusan benar-benar siap bersaing di pasar tenaga kerja.

“SMK harus dibekali ilmu dan fasilitas yang mendukung dunia kerja. Ini menjadi masukan penting untuk kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar kebijakan pendidikan vokasi ke depan lebih berbasis data dan kebutuhan nyata,” pungkas George.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar pemerintah daerah lebih serius dalam membangun sistem pendataan alumni. Dengan begitu, kebijakan pendidikan vokasi di Jawa Barat dapat lebih terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.