KBRN, Bandung: Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah, mempertanyakan arah kebijakan kebudayaan Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Ia menilai, kebijakan kebudayaan Pemprov Jabar lebih menonjolkan pembangunan fisik bernuansa estetika daripada upaya merawat warisan sejarah yang memiliki nilai kebudayaan autentik.

Menurut Maulana, proyek-proyek seperti Gapura Gerbang Gedung Sate bernilai Rp3,9 miliar, pembangunan gapura perbatasan provinsi, hingga rencana jangka panjang membangun gapura di gerbang tol khas Jawa Barat, menunjukkan dominasi belanja estetika dalam kebijakan kebudayaan daerah.

“Sebenarnya kebudayaan apa yang ingin diangkat oleh KDM? Ideologi kebudayaan apa yang bisa dibuktikan dengan dibangunnya gapura dan gerbang-gerbang yang seolah-olah merepresentasikan bangunan Sunda?” ujarnya di Bandung, Kamis (20/11/2025).

Baca juga: Tom Maskun Dorong Perlindungan Tata Ruang Karst Citatah

Maulana menegaskan bahwa esensi pelestarian budaya bukan pada penciptaan bangunan baru yang sekadar bernuansa “Sunda”, tetapi pada merawat jejak sejarah yang sudah ada seperti situs cagar budaya.

“Menjaga kebudayaan yang berarti adalah menjaga bangunan dan cagar budaya yang menyimpan sejarah lama. Di situlah nilai kebudayaan Sunda berada,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa Jawa Barat memiliki lebih dari 50 situs cagar budaya yang memerlukan perhatian dan perawatan, bukan sekadar proyek simbolik yang menelan anggaran besar.

Selain itu, pada 2025, Pemprov Jabar menganggarkan Rp5,9 miliar untuk sewa kesenian dalam kegiatan seremonial Abdi Nagri Nganjang ka Warga. Sementata di sisi lain, anggaran pelestarian dan pengelolaan situs budaya hanya Rp842 juta, itu pun hanya untuk satu situs cagar budaya.

“Hingga saat ini, ketimpangan anggaran sangat mencolok. Anggaran untuk membangun bangunan baru bernuansa (yang dianggap) Sunda jauh lebih besar dibandingkan anggaran menjaga situs sejarah yang jelas memiliki nilai budaya Sunda yang lebih lama,” tegasnya.

Kondisi itu diperburuk dengan menurunnya anggaran pelestarian pada 2026 yang hanya mencapai Rp125.670.000. “Dengan angka sekecil itu, bagaimana mungkin warisan sejarah bisa dirawat? Ini menunjukkan pelestarian sejarah jelas bukan prioritas,” ujarnya.

Lebih jauh, Maulana juga mengingatkan bahwa Jawa Barat masih menghadapi berbagai persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan kesejahteraan.

“Di tengah begitu banyak persoalan mendesak, belanja estetika yang tidak prioritas justru terus digenjot. Pemprov Jabar harus segera meninjau ulang arah kebijakan kebudayaan agar lebih berpihak pada pelestarian dan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.