KBRN, Bandung: Ditengah perkembangan Jawa Barat yang kian cepat, nyatanya masih banyak menyimpan persoalan di berbagai sektor, termasuk kesetaraan dalam memperhatikan masyarakatnya hal itu terungkap saat Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan berbincang dengan masyarakat penyandang disabilitas, di Sentra Wyata Guna Bandung. Rabu (29/10/2025).

Persoalan seperti Diskriminasi, hingga aksesibilitas yang belum ramah disabilitas, menjadi pekerjaan rumah yang belum teratasi.Tedy mengungkapkan kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih terjadi, terutama dalam proses rekrutmen kerja.

“Seringkali mereka sudah sampai tahap wawancara, tapi tetap tidak diterima,” ujarnya.

Baca juga:Sumpah Pemuda: Siti Muntamah Dorong Pemuda Berkarya, Berintegritas

Ia menekankan pentingnya komitmen perusahaan dan instansi pemerintah untuk membuka ruang kerja yang inklusif, termasuk dengan alokasi kuota khusus di setiap dinas.

Menurut Tedy, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 sebenarnya telah mengamanatkan dan mengatur secara eksplisit tentang alokasi kuota khusus hingga 2 persen bagi tenaga kerja disabilitas di BUMN dan 1 persen di swasta. Namun, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. “Harus dicek lagi data dan regulasinya, karena realitanya masih sulit,” tambahnya.

Keluhan juga datang dari komunitas Tuna Rungu, yang merasa kesulitan berkomunikasi saat mengakses layanan publik. Tedy menyoroti perlunya unit layanan disabilitas yang lebih berkembang, termasuk penghubung komunikasi seperti juru bahasa isyarat atau teknologi pendukung. “Kadang komunikasi hanya lewat ketikan di handphone,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas ramah disabilitas di jalan-jalan provinsi, terutama trotoar dan akses fisik di kawasan pusat pemerintahan seperti Jalan Diponegoro, Bandung. Dari 30 ruas jalan provinsi di Kota Bandung, hanya sebagian kecil yang dinilai cukup layak oleh komunitas disabilitas.

Menanggapi aspirasi tersebut, Tedy menyatakan bahwa DPRD Jawa Barat akan menyampaikan hasil asesmen kepada Dinas Sosial dan OPD terkait. Ia juga membuka peluang audiensi antara komunitas disabilitas dan Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk penguatan politik inklusif. “Langkah awal ini positif, dan kami akan cek langsung kondisi trotoar serta fasilitas lainnya,” tegasnya.