KBRN, Bandung: Transformasi digital semakin dipercepat oleh pemerintah termasuk dalam sektor pelayanan publik, salah satunya melalui penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Langkah ini dilakukan untuk pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB Yanuar Ahmad mengatakan, penyelenggaraan pelayanan publik terintegrasi melalui aplikasi MPP Digital Nasional bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna layanan. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional.

“Kementerian PANRB melakukan piloting MPP Digital terhadap beberapa pemerintah daerah yang selama ini dianggap baik implementasinya. Tujuannya untuk menguji kelayakan dan sebagai bahan perbaikan tehadap versi terbaru MPP Digital,” kata Yanuar, dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).

Baca juga:Maruarar Sirait Dukung Pembentukan Akademi The HUD Institute

Adapun versi terbaru mencakup pembaruan teknologi dan perluasan akses MPP Digital Nasional melalui website dan mobile. Dikatakan Yanuar, saat ini MPP Digital telah diterapkan pada 199 kabupaten dan kota dengan layanan yang diberikan yaitu izin tenaga Kesehatan, jaminan sosial pensiun, dan pengaduan pelayanan publik.

PP Digital Nasional terintegrasi dengan Satu Sehat SDMK Kementerian Kesehatan yang merupakan portal yang menghubungkan dan mengelola data profil tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang di seluruh Indonesia.

Adapun fungsi Satu Sehat SDMK adalah memfasilitasi pencarian dan integrasi profil dari database eksisting, pembaruan data pribadi, keprofesian, dan pekerjaan, serta layanan perizinan. Pada tahap awal, salah satu layanan yang dapat digunakan adalah perpanjangan STR Seumur Hidup.

“Adapun manfaat MPP Digital adalah masyarakat atau pengguna cukup instal satu aplikasi untuk akses layanan Pemerintah Daerah. Kemudian meminimalisir proses upload data atau dokumen persyaratan dengan integrasi dan bagi pakai data. Sementara dari sisi pemerintah daerah, MPP Digital bermanfaat untuk penghematan anggaran pengembangan dan pemeliharaan aplikasi karena memanfaatkan aplikasi berbagi pakai,” katanya.