RRI.CO.ID, Bandung - Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah Oded, menyoroti sejumlah aspek krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Salah satunya adalah absennya pendamping khusus dari Jawa Barat, yang sebelumnya selalu disiapkan untuk membantu jemaah, terutama dalam bimbingan ibadah dan layanan kesehatan.

“Dari laporan Kementerian Agama, tahun ini Jawa Barat tidak mengirimkan pendamping. Padahal, hampir 30 persen jemaah kita adalah lansia. Artinya, dari 10 orang, ada tiga yang berusia lanjut. Kondisi ini jelas membutuhkan perhatian ekstra,” ujar Siti Muntamah dalam wawancara, Minggu 19 April 2026.

Ia menekankan, tanpa pendamping, risiko kelelahan dan keterbatasan fisik jemaah lansia bisa semakin besar. Karena itu, DPRD meminta Kementerian Agama dan Kementerian Haji untuk menghadirkan inovasi pelayanan yang ramah jemaah, mulai dari pendampingan kesehatan, fasilitas sanitasi, hingga sistem data yang valid.

“Validasi data jangan sampai bermasalah seperti tahun lalu. Ada kasus jemaah yang terdaftar berbeda dengan yang berangkat, sehingga menimbulkan pertanyaan dari pihak Arab Saudi. Hal ini harus disikapi dengan arif agar tidak terulang,” jelasnya.

Selain itu, Siti menyoroti sistem pelayanan di lapangan yang masih menghadapi tantangan besar. Dengan jutaan jemaah dari seluruh dunia, ia berharap sistem yang digulirkan Kementerian Agama mampu menjamin kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan jemaah haji asal Jawa Barat.

“Persiapan optimal harus dilakukan agar saat wukuf nanti jemaah dalam keadaan fit, bugar, dan siap berdoa. Itu inti dari ibadah haji yang mabrur,” tegasnya.

DPRD Jawa Barat juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah, KBIH, dan masyarakat dalam memastikan seluruh kebutuhan jemaah terpenuhi. “Mana yang wajib, mana yang sunah, harus jelas. Pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan,” tutup Siti.