‎RRI.CO.ID,Bandung - Maraknya aksi begal di Kota Bandung menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan. Ia meminta pemerintah tidak menyerahkan persoalan keamanan kepada masyarakat, melainkan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum melalui operasi terpadu serta dukungan anggaran bagi patroli kepolisian.

‎"Kepada para pejabat publik mohon hati-hati dalam berbicara. Jangan memberikan statement yang ngawur. Berhenti menyerahkan urusan yang seharusnya diurus pemerintah menjadi harus diurus rakyat. Urusan memberantas begal dan PJU gelap itu bukan urusan RW, satpam, atau linmas, tetapi urusan negara," kata Andri Minggu 26 Juli 2026.‎

‎Ia mengapresiasi layanan kepolisian yang bersedia mengantar warga yang pulang pada malam hari, namun menilai program tersebut membutuhkan dukungan agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

‎"Saya mengapresiasi kinerja kepolisian. Orang kalau pulang malam butuh diantar, telepon polisi. Itu program yang benar. Tapi pertanyaan saya, sampai kapan polisi kuat? Anggarannya kuat atau tidak?" ujarnya.

‎Menurut Andri, pemerintah daerah harus membantu kebutuhan operasional patroli kepolisian karena anggaran yang dimiliki aparat telah terbagi untuk berbagai kegiatan. Ia menilai patroli skala besar membutuhkan dukungan logistik, mulai dari bahan bakar kendaraan hingga kebutuhan personel yang bertugas sepanjang malam.

"Yang harus dilakukan Pemda hari ini adalah bekerja sama dengan kepolisian dan Kodim. Mobil operasional butuh bensin, petugas yang berjaga semalaman butuh makan, bahkan idealnya diberi vitamin karena mereka begadang berbulan-bulan. Persoalannya, logistiknya ada atau tidak?" katanya.

‎Menurut Andri, kemampuan kepolisian dalam menjalankan patroli memiliki keterbatasan karena anggaran operasional telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan sejak awal tahun.

‎"Karena mereka kan dalam menganggarkan satu tahun itu enggak kayak Pemda, mereka mah di-jatah. Ini jatah buat penanganan perkara, ini jatah buat antisipasi demo, ini jatah buat operasi razia lalu lintas." ucapnya‎.

Karena itu ia menegaskan, pemerintah daerah diminta ikut memberikan dukungan anggaran agar upaya pemberantasan begal dapat berlangsung secara maksimal.

"Anggaran pelaksanaan patroli dalam skala besar dan menolong orang, mengantarkan orang, pasti tidak cukup. Maka Pemda harus membantu anggarannya," tegas Andri.