Sebaran Isu OTT KPK di Kabupaten Bogor, Diduga Mengarah pada Propaganda Politik

RRI.CO.ID, Bandung — M-One Institute mengungkap hasil kajian dan analisis terhadap dinamika penyebaran isu terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Bogor. Berdasarkan kajian yang dilakukan, ditemukan adanya pola penyebaran isu yang dinilai terstruktur dan sistematis melalui sejumlah saluran komunikasi di tengah masyarakat.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif M-One Nur Eko Suhardana, dalam keterangannya Kamis, 3 September 2026. Menurutnya, M-One Institute menilai pola tersebut mengarah pada dugaan upaya propaganda dengan menggunakan metode politik belah bambu, yakni membangun persepsi dan polarisasi di tengah kelompok-kelompok tertentu sehingga berpotensi menimbulkan perpecahan maupun saling curiga di lingkungan pemerintahan daerah.

Dalam kajiannya, menurut Nur Eko, M-One Institute menyebut analisis dilakukan dengan menghimpun informasi dari berbagai narasumber serta menelaah sejumlah bukti dan materi penyebaran informasi yang dinilai relevan. Dari hasil analisis tersebut, terdapat dugaan bahwa penyebaran isu tidak semata-mata berkembang secara organik, tetapi juga ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang diduga memiliki kepentingan terhadap dinamika yang terjadi.

M-One Institute menduga isu tersebut dimanfaatkan untuk membangun kegaduhan di tengah masyarakat sekaligus mendorong munculnya tekanan politik yang dapat berujung pada persoalan kekosongan kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Berdasarkan kajian dan analisis yang kami lakukan, terdapat pola penyebaran isu yang terlihat terstruktur dan sistematis. Kami melihat adanya indikasi bahwa ini berpotensi ditunggangi untuk kepentingan tertentu dan menciptakan kegaduhan,”kata Nur Eko.

Dua Pola Penyebaran Isu

M-One Institute mengidentifikasi sedikitnya dua metode yang diduga digunakan dalam penyebaran narasi propaganda tersebut. Pertama, melalui penyebaran flyer atau pamflet secara langsung yang menyasar sejumlah titik keramaian. Materi tersebut kemudian menjadi bagian dari pembentukan opini di ruang publik.

Kedua, melalui jaringan grup WhatsApp. Penyebaran melalui kanal percakapan digital tersebut dinilai memiliki potensi menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat, terutama ketika informasi diteruskan dari satu grup ke grup lainnya.

M-One Institute menilai pola penyebaran melalui ruang publik dan jaringan komunikasi digital tersebut perlu dicermati secara proporsional agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Minta Semua Dinas di Pemkab Bogor Tetap Kompak

Di tengah berkembangnya isu dan dugaan perkara korupsi yang menjadi perhatian publik, M-One Institute meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk tetap menjaga kekompakan dan tidak saling menyalahkan. "Persoalan tersebut semestinya dijadikan momentum untuk melakukan introspeksi serta meningkatkan kewaspadaan dalam tata kelola pemerintahan, bukan menjadi alasan untuk memperlebar konflik internal,"ujar dia.

Seluruh dinas di lingkungan Pemkab Bogor juga diharapkan tetap menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional serta tidak terpengaruh oleh berbagai narasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Ia menekankan pentingnya sikap mawas diri, introspeksi, transparansi, dan soliditas birokrasi agar persoalan hukum yang sedang menjadi perhatian publik dapat disikapi secara dewasa dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kajian tersebut, lanjut dia, juga menjadi pengingat bahwa setiap informasi terkait proses hukum harus dikedepankan berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, ruang publik tidak mudah dipenuhi propaganda maupun informasi yang berpotensi memperkeruh situasi di Kabupaten Bogor.