RRI.CO.ID,Bandung - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelaraskan langkah untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan HAM di seluruh lini masyarakat hingga sektor usaha. Sinergi strategis tersebut ditegaskan dalam agenda sosialisasi yang dihadiri Menteri HAM Natalius Pigai dan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan di Bandung.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kementeriannya berfokus penuh pada pelayanan dan edukasi HAM langsung kepada masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa alokasi anggaran Kementerian HAM dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik tanpa melalui skema proyek pihak ketiga.

"Kementerian HAM ini banyak uang, tapi semua anggaran yang kami punya tidak ada yang kami pihak-swastakan. Kita semua untuk langsung untuk masyarakat. Jadi kami tidak ada proyek-proyek di kementerian, harta untuk rakyat, tahta untuk rakyat, uang negara untuk rakyat," tegas Natalius Pigai dalam sambutannya ketika membuka kegiatan Sinergitas Lintas Sektoral Kementerian HAM di Bandung, Selasa 28 Juli 2026.

Pigai menerangkan, peran utama kementerian yang dipimpinnya adalah membangun tingkat kesadaran HAM masyarakat yang selama berpuluh tahun cenderung awam dan hanya terpaku pada jalur hukum konvensional. Menurutnya, pemahaman HAM yang utuh merupakan pilar utama pembentukan peradaban.

"Tugas pertama adalah membangun tingkat kesadaran HAM. Dulu orang tidak tahu, dianggap gelap dan buta. Ketika orang paham tentang HAM, maka orang tersebut sudah berperadaban. Pembentukan Kementerian HAM ini tujuannya merubah mindset, menyiapkan regulasi, instrumen, dan edukasi publik," ungkap Pigai.

Ia pun menggarisbawahi pentingnya menanamkan pemahaman HAM di seluruh level pejabat publik dan pemangku kepentingan agar hak-hak mendasar masyarakat dapat terlindungi dengan pasti dalam setiap kebijakan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyambut baik langkah Kementerian HAM dalam merangkul pemerintah daerah. Erwan menilai kegiatan sosialisasi dan simulasi penilaian kepatuhan HAM ini memiliki nilai strategis bagi Provinsi Jawa Barat yang berpenduduk padat dan dinamis.

"Jawa Barat sebagai provinsi terbesar dengan jumlah penduduk mencapai 51 juta jiwa memiliki tanggung jawab moral untuk terus memperkuat budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kita ingin memastikan bahwa pembangunan ekonomi, sosial, dan kebijakan publik berjalan seiring dengan penghormatan terhadap martabat manusia," ujar Erwan Setiawan.

Erwan menambahkan, kegiatan ini harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan, termasuk penyamaan persepsi parameter penilaian kepatuhan HAM serta pengayaan wawasan bagi para pelaku usaha di wilayah Jawa Barat.

"Saya menyambut baik kegiatan ini. Semoga tidak berhenti pada diskusi saja, melainkan menghasilkan output yang nyata, yaitu simulasi penilaian kepatuhan HAM, pengayaan wawasan pelaku usaha, serta penandatanganan dokumen maklumat dukungan program Kementerian HAM," pungkas Erwan.