RRI.CO.ID, Bandung - Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto menegasjan pemberantasan aksi begal menjadi salah satu prioritas utama Polda Jawa Barat. Komitmen tersebut diambil setelah pihaknya melakukan riset dan survei mengenai harapan masyarakat sebelum mulai bertugas di Jawa Barat.

Pipit mengatakan, hasil riset menunjukkan maraknya aksi begal menjadi salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Karena itu, Polda Jabar segera mengoordinasikan seluruh fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) beserta jajaran terkait untuk menyusun langkah penanggulangan yang lebih efektif.

"Sebelum masuk ke Jawa Barat, alhamdulillah kami juga mencari informasi dengan melakukan riset dan survei terkait harapan masyarakat. Salah satu yang paling banyak disampaikan adalah maraknya begal. Ini menjadi komitmen kami," kata Pipit, Sabtu 18 Juli 2026

Selain menjadikan pemberantasan begal sebagai prioritas, Kapolda juga menginstruksikan seluruh personel kepolisian untuk bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan. Namun, ia menegaskan setiap tindakan harus dilakukan secara terukur, proporsional, dan tetap menghormati hak asasi manusia (HAM).

Menurut Pipit, ketegasan aparat tidak boleh mengesampingkan prosedur hukum. Seluruh anggota diminta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam setiap proses penegakan hukum.

"Saya perintahkan anggota untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Namun kepolisian juga harus menghormati hak asasi setiap orang," ujarnya.

Ia menjelaskan, seseorang tidak dapat langsung dinyatakan sebagai pelaku begal tanpa melalui proses hukum yang benar. Oleh karena itu, setiap tindakan kepolisian harus dilakukan secara hati-hati sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi di lapangan.

"Setiap tindakan harus dilakukan secara hati-hati dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apakah seseorang benar pelaku begal atau bukan, tidak bisa serta-merta disimpulkan begitu saja. Karena itu tindakan harus benar-benar proporsional," katanya.

Kapolda menambahkan, tindakan tegas yang dimaksud bukan semata-mata tindakan represif atau tembak di tempat, melainkan penegakan hukum yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi petugas.

"Yang kami maksud bukan sekadar tembak di tempat, melainkan tindakan tegas yang terukur dan proporsional sesuai tingkat ancaman serta situasi dan kondisi di lapangan," tegasnya.

Pipit juga menekankan bahwa penanganan begal tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata. Menurutnya, dibutuhkan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, dan seluruh elemen masyarakat agar upaya pencegahan maupun penindakan dapat berjalan lebih optimal.

"Untuk itu saya mengajak semuanya, mari kita lakukan penanggulangan maraknya begal secara bersama-sama. Ada prinsip responsif dan kolaboratif. Kolaborasi bukan hanya antara kepolisian dengan para pemangku kepentingan dan instansi terkait, tetapi juga dengan seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Ia memastikan Polda Jawa Barat akan terus berupaya memenuhi harapan masyarakat dalam menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif melalui langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.