RRI.CO.ID, Bandung - Pelaku UMKM lokal dianggap semakin sulit bertahan di pusat perbelanjaan modern akibat tingginya biaya sewa yang disamakan dengan merek asing. Kondisi tersebut dinilai menciptakan persaingan yang timpang karena usaha lokal dipaksa menghadapi beban operasional yang tidak sebanding dengan kemampuan pasarnya.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menilai pola tarif sewa di sejumlah mall selama ini belum berpihak kepada pengusaha kecil dan menengah. Ia menyebut pelaku kuliner lokal tidak mungkin disandingkan dengan brand internasional yang memiliki harga jual dan kekuatan modal jauh lebih besar.
"Jangan disamaratakan dengan makanan asing. Contoh, sewa per meter persegi untuk makanan dari Eropa Rp10 juta per meter. Ya untuk orang Indonesia, Rp2 juta atau Rp3 juta. Supaya kita bisa bersaing. Kalau disamaratakan, ya sulit. Karena harga mereka per porsi Rp200-300 ribu, sementara masakan Indonesia hanya Rp30-40 ribu," kata Erwan di Kota Bandung, Jumat, 29 Mei 2026.
Tanpa keberpihakan kebijakan, Erwan berpandangan, ruang usaha di mall perlahan hanya akan dikuasai jaringan besar dan produk impor. Kondisi tersebut berbahaya karena membuat UMKM lokal semakin tersingkir dari pasar modern di daerahnya sendiri.
Ia pun mendorong lahirnya regulasi yang memberi perlakuan khusus bagi pengusaha lokal, baik di sektor kuliner maupun usaha lainnya. Skema keringanan sewa dinilai penting agar UMKM memiliki peluang tumbuh dan mampu bersaing secara sehat.
"Saya mendorong ada regulasi yang memberikan kemudahan bagi pengusaha-pengusaha, baik itu kuliner ataupun yang lainnya, lebih murah harga sewanya di mall-mall tersebut. Supaya kita bisa bersaing. Kalau seperti itu, sulit bagi kita bersaing," tegasnya.
Erwan menyatakan persoalan tersebut bukan sekadar urusan bisnis antara tenant dan pengelola mall. Ia menilai keberlangsungan UMKM berkaitan langsung dengan lapangan kerja, perputaran ekonomi daerah, serta daya tahan kelas menengah produktif.
Menurutnya, jika pelaku usaha lokal terus kalah bersaing akibat struktur biaya yang tidak adil, dampaknya akan dirasakan lebih luas terhadap perekonomian masyarakat. Karena itu, Pemprov Jabar mengaku akan terus mendorong kebijakan yang memberi ruang hidup bagi UMKM.
"Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga soal penciptaan lapangan kerja, perluasan akses ekonomi, dan penguatan kelas menengah produktif di Jawa Barat," tutup Erwan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....