OJK Jabar Edukasi 4,2 Juta Orang, 3.880 Aduan Pinjol Ilegal Disikat

RRI.CO.ID, Bandung - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat terus mengintensifkan program edukasi keuangan guna membentengi masyarakat dari ancaman kejahatan finansial. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, OJK Jawa Barat bersama OJK Cirebon dan OJK Tasikmalaya telah menggelar 10.881 kegiatan edukasi yang menjangkau 4,2 juta peserta.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menyampaikan bahwa jangkauan edukasi tersebut difokuskan pada kelompok masyarakat rentan dan prioritas. Sasaran utama meliputi kaum perempuan dan ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa, penyandang disabilitas, petani, nelayan, hingga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Kegiatan edukasi dilakukan secara masif melalui berbagai saluran, mulai dari tatap muka langsung, penguatan media digital, hingga kolaborasi berkelanjutan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)," kata Darwisman dalam keterangan tertulis yang diterima RRI, Rabu 2 September 2026.

Meski upaya edukasi terus dipacu, ancaman aktivitas keuangan ilegal masih dibayangi tingginya pengaduan masyarakat. Hingga Juni 2026, Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) mencatat 1.142 layanan pengaduan terkait operasional PUJK di wilayah Jawa Barat.

Di sisi lain, maraknya praktik keuangan ilegal menjadi perhatian serius. Jawa Barat menyumbang 4.644 aduan terkait pinjaman online (pinjol) ilegal, yang setara dengan 21 persen dari total aduan secara nasional.

"Dari ribuan laporan pinjol ilegal tersebut, sebanyak 3.880 aduan telah ditindaklanjuti secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI)," ujar Darwisman.

OJK Jawa Barat bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah juga memperketat pengawasan serta penindakan. Penanganan tegas dilakukan terhadap berbagai entitas yang terindikasi menjalankan investasi bodong dengan skema ponzi, seperti MBAStack, Golden Eagle International (UNDP), PT Riset Teknologi Internet, hingga Next 15.

Darwisman menegaskan, penguatan perlindungan konsumen dan pengawasan ketat akan terus beriringan dengan akselerasi literasi di tengah masyarakat.

"OJK Jawa Barat berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan, memperluas cakupan literasi, serta mempererat sinergi lintas pemangku kepentingan. Langkah ini penting agar industri jasa keuangan di Jawa Barat tetap tangguh, inklusif, dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan," tegas Darwisman.