RRI.CO.ID,Bandung - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat mencatat fungsi intermediasi perbankan di Jawa Barat, baik dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun penyaluran kredit, masih terkonsentrasi di tujuh wilayah Kabupaten dan Kota.

Ketujuh daerah yang mendominasi aktivitas perbankan tersebut yakni Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, mengungkapkan bahwa dari sisi penghimpunan dana masyarakat, Kota Bandung menduduki posisi puncak dengan capaian DPK sebesar Rp267,79 triliun atau menyumbang 34,72 persen dari total DPK di Jawa Barat.

"Kota Bandung masih menjadi pusat penghimpunan dana terbesar, disusul Kota Bekasi sebesar Rp127,81 triliun dan Kota Depok sebesar Rp52,79 triliun. Sementara Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi masing-masing mencatatkan Rp52,24 triliun dan Rp47,57 triliun," kata Darwisman.

Sementara itu dari sisi penyaluran kredit, Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan realisasi tertinggi yang mencapai Rp205,27 triliun atau porsinya sebesar 18,32 persen.

Posisi kedua penyaluran kredit ditempati Kabupaten Bogor sebesar Rp151,53 triliun (13,52 persen), diikuti Kota Bandung sebesar Rp130,99 triliun (11,69 persen), Kota Bekasi Rp97,31 triliun (8,68 persen), dan Kabupaten Karawang sebesar Rp84,09 triliun (7,50 persen).

Di sisi lain, OJK Jawa Barat juga memberikan perhatian terhadap risiko kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross yang mencatatkan rasio tertinggi di sejumlah wilayah.

Darwisman menyebutkan, Kabupaten Pangandaran mencatatkan rasio NPL gross tertinggi di Jawa Barat yakni sebesar 6,39 persen dengan nilai kredit bermasalah mencapai Rp185 miliar.

"Kabupaten Cianjur menyusul di posisi kedua dengan NPL sebesar 6,26 persen atau senilai Rp1,09 triliun. Kemudian Kota Sukabumi 5,27 persen (Rp344,18 miliar), Kabupaten Sukabumi 5,22 persen (Rp957,23 miliar), dan Kabupaten Majalengka sebesar 5,20 persen (Rp625,87 miliar)," ujarnya.

OJK Jawa Barat terus mendorong perbankan untuk memperluas akses pembiayaan ke daerah-daerah potensi baru secara merata, sembari tetap memperkuat manajemen risiko guna menekan tingginya rasio NPL di beberapa wilayah tersebut.