RRI.CO.ID, Bandung - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung II menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui penguatan digitalisasi layanan pada Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 bertema “Digitalisasi Layanan untuk Peningkatan Kualitas Layanan KPPN Bandung II”.

Acara ini merupakan agenda tahunan yang wajib dilaksanakan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan turunannya.

Kepala KPPN Bandung II, Jumiarsih, menyampaikan bahwa KPPN Bandung II melayani 183 satuan kerja, 2 pemerintah daerah, serta 270 desa di Kabupaten Bandung. Didukung oleh 25 pegawai dengan komposisi sumber daya manusia lintas generasi dan latar belakang pendidikan yang beragam untuk mendukung pelaksanaan fungsi perbendaharaan negara, KPPN Bandung II.111

"Dengan jam layanan setiap hari kerja pukul 08.00–15.00 WIB, KPPN Bandung II menyediakan 12 jenis layanan utama, antara lain penerbitan SP2D, layanan konsultasi stakeholder, pengelolaan data supplier dan kontrak, pengesahan SKPP, persetujuan UP/TUP, pembukaan rekening, hingga validasi LPJ Bendahara. Seluruh layanan diberikan tanpa dipungut biaya dengan standar waktu penyelesaian yang terukur dan berbasis SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan," kata Jumarsih, Rabu 13 Mei 2026.

Hingga 12 Mei 2026 KPPN Bandung II mengelola pagu sebesar Rp23,45 triliun dengan realisasi mencapai Rp8,41 triliun atau 35,90 persen. Kementerian/Lembaga dengan pagu terbesar antara lain Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perhubungan.

Sepanjang Januari–April 2026, KPPN Bandung II menerbitkan 25.897 SP2D dengan nilai mencapai Rp6,953 triliun. Rata-rata durasi penerbitan SP2D non-gaji tercatat hanya 17 menit 35 detik untuk dokumen yang masuk sebelum pukul 12.00 WIB.

Pada layanan konsultasi, KPPN Bandung II terus memperkuat pelayanan berbasis digital melalui kanal HAI CSO dan konsultasi daring. Selama Januari–April 2026 tercatat 1.376 layanan konsultasi tatap muka dan 1.138 layanan melalui HAI CSO. KPPN Bandung II juga mencatat tingginya aktivitas layanan administrasi, di antaranya pendaftaran 2.179 kontrak, perubahan 793 data supplier, serta penerbitan 3.280 SKPP selama Januari–April 2026.

Sebagai bagian dari transformasi digital, KPPN Bandung II mengimplementasikan berbagai aplikasi dari Kantor Pusat DJPb seperti SAKTI, SPAN, MyIntress, HAI CSO dan inovasi layanan dari KPPN Bandung II Konsultasi CSO online, LOVE 095 V.2, dan sistem antrian online V.1. Inovasi dirancang untuk mempercepat layanan, meningkatkan aksesibilitas, serta memberikan kemudahan bagi satuan kerja dalam memperoleh asistensi dan layanan administrasi secara daring dan real-time.

Dari sisi kepuasan pengguna layanan, hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan nilai rata-rata 4,72 dalam skala 5 dengan kategori “Sangat Baik”. Penilaian tertinggi diperoleh pada unsur persyaratan, kompetensi pelaksana, dan perilaku pelaksana layanan.

Mayor CKU Soleman dari Makodam mengungkapkan salut kepada KPPN Bandung II yang dengan SDM sangat terbatas telah berhasil melayani satker dengan jumlah yang terbesar di Jawa Barat. "Keberagaman SDM pada satker memungkinkan persepsi yang berbeda sehingga diperlukan “Penggunaan “bahasa pasar” agar lebih dieksplorasi sehingga menyentuh seluruh kalangan," ujar Soleman.

Akademisi dari UIN Sunan Gunung Jati, Achmad Jamaluddin, menyampaikan bahwa Pelayanan KPPN Bandung II sangat memuaskan, inovasi memudahkan satker, dengan menerapkan kerja ikhlas tanpa gratifikasi. Uji sertifikasi BP, BPG, dan PPK agar diusulkan ke Pusat agar dipermudah dan diperbanyak frekuensinya. Diharapkan ASN non-PNS atau PPPK dapat mengemban tugas sebagai bendahara.

Sementara Ujang Suhendar, mewakili LSM yang menangani saluran sekunder pada Kementerian Pekerjaan Umum memberikan testimoni mengenai bantuan pemerintah. Ia mengapresiasi kinerja layanan KPPN Bandung II yang sangat baik dan memastikan bantuan pemerintah sampai kepada yang berhak.

Sofiy Hafsari dari UMKM Fameals menyampaikan terima kasih kepada KPPN Bandung II yang telah mengawal usahanya dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha, pengurusan sertifikasi halal, pendaftaran digipay, & pelibatan ke dalam kegiatan Bazar. Bagi Fameals pendampingan KPPN Bandung II membantu memperluas pasar dan peluang usaha UMKM.

Pada kesempatan itu Rengga Marliawan perwakilan Media massa, mengapresiasi dengan informasi dan sosialisasi berbagai program termasuk penyaluran Dana Desa yang secara gamblang dapat tersampaikan.

"KPPN Bandung ll Sebagai pengelola APBN, terus meningkatkan pola komunikasi dan media. Ditengah kondisi tekanan ekonomi saat ini, semoga keuangan negara selalu terjaga dan KPPN sebagai perwakilan Kemenkeu, selalu memberikan kemudahan dalam penyaluran anggaran," kata Rengga.

Sebagai organisasi pemelajar, KPPN Bandung II terus menjaring masukan dari pemangku kepentingan dan pengguna layanan. Selaras dengan tujuan FKP pula, Kepala KPPN Bandung II Jumiarsih menyatakan pihaknya senantiasa melaksanakan perbaikan berkelanjutan demi peningkatan kualitas layanan publik ke depan.