RRI.CO.ID, Bandung - Kinerja APBN Regional Jawa Barat hingga 31 Januari 2026 menunjukkan kondisi yang tetap solid, sehat, dan adaptif dalam menopang pertumbuhan ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat. Berdasarkan data pelaksanaan APBN regional, total pendapatan tercatat sebesar Rp11,09 triliun atau 5,88 persen dari target, mengalami kontraksi 5,89 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara itu, total belanja mencapai Rp13,05 triliun atau 12,75 persen dari pagu dan tumbuh 6,15 persen (yoy), sehingga menghasilkan defisit regional sebesar Rp1,96 triliun. Dari sisi penerimaan, realisasi pajak mencapai Rp7,92 triliun atau 5,26 persen dari target, sedikit terkontraksi 2,41 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan terutama dipengaruhi koreksi pada Pajak Lainnya, khususnya Deposit Pajak, yang tidak lagi berulang karena telah dilaporkan pada jenis pajak yang sesuai.

Meski demikian, empat jenis pajak utama masih mencatatkan pertumbuhan positif, mencerminkan aktivitas usaha yang tetap terjaga. Hal itu diungkapkan Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, Jumat 27 Februari 2026 di GKN kota Bandung.

“Secara nasional, stabilitas makro ekonomi Indonesia pada awal 2026 tetap terjaga di tengah dinamika arus modal global. Di Jawa Barat, perekonomian triwulan IV 2025 tumbuh 2,68 persen (quarter to quarter) dan 5,85 persen (year on year). Nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat Rp474,28 triliun dan atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp786,47 triliun,” Fahma.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp2,64 triliun atau 8,53 persen dari target, melambat 18,92 persen dibanding Januari 2025. Bea Masuk tercatat minus Rp37,09 miliar akibat restitusi, sedangkan penerimaan cukai sebesar Rp2,67 triliun atau 8,75 persen dari target, terkontraksi 16,76 persen, terutama akibat penurunan Cukai Hasil Tembakau sebesar 17,60 persen.

Kinerja positif terlihat pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp525,69 miliar atau 7,69 persen dari target Rp6,84 triliun, tumbuh 28,42 persen (yoy). PNBP Lainnya tercatat Rp325,82 miliar atau 15,16 persen dari target dan tumbuh 5,45 persen. Sementara PNBP Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp199,88 miliar atau 4,26 persen dari target, melonjak 99,14 persen secara tahunan.

Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara sebesar Rp13,05 triliun atau 12,75 persen dari pagu Rp102,37 triliun, tumbuh 1,44 persen (yoy). Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terealisasi Rp1,63 triliun atau 3,78 persen dari pagu, terdiri atas Belanja Pegawai Rp1,29 triliun, Belanja Barang Rp262,10 miliar, Belanja Modal Rp79,47 miliar, dan Belanja Sosial Rp0,03 miliar.

Adapun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terealisasi Rp11,42 triliun atau 19,28 persen dari pagu Rp59,25 triliun. Rinciannya meliputi Dana Bagi Hasil Rp53,90 miliar, Dana Alokasi Umum Rp5,76 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp5,61 triliun. Sementara DAK Fisik, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa belum terealisasi pada periode ini.

Untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG), realisasi hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp549,99 miliar atau 2,24 persen dari pagu Rp24,57 triliun. Sebanyak 97,76 persen guru masih dalam proses validasi data melalui sistem Info GTK dan Dapodik untuk memastikan keabsahan data dan pemenuhan beban kerja. Pemerintah telah mengajukan rekomendasi penyaluran Januari bagi sekitar 1,2 juta guru ASN melalui sistem data pendidikan nasional. Skema pencairan bulanan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya di Jawa Barat.

Inflasi Januari 2026 tercatat 3,24 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 110,05. Komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain tarif listrik, emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, daging ayam ras, dan beras.

Dari sisi perdagangan, neraca perdagangan Desember 2025 mencatat surplus USD2,19 miliar, dengan total ekspor USD3,28 miliar dan impor USD1,08 miliar. Sepanjang 2025, transaksi perdagangan nonmigas dengan Amerika Serikat juga mencatat surplus USD5,95 miliar.

Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat turun 1,65 persen menjadi 115,67, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik 3,77 persen menjadi 118,14.

“Pemerintah menegaskan, APBN bersama berbagai mesin pertumbuhan ekonomi lainnya akan terus dioptimalkan untuk mempercepat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi fiskal terus diperkuat melalui strategi peningkatan penerimaan (collecting more), belanja yang lebih berkualitas (spending better), serta pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan guna menjaga ruang fiskal tetap sehat dan responsif terhadap tantangan ekonomi,” jelas Fahma.