RRI.CO.ID, Bandung - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II menggelar kegiatan Stakeholders’ Day dan Penguatan Keberlanjutan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu 11 Februari 2026,di Aula Lantai III KPPN Bandung II. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen dalam mempererat sinergi dengan satuan kerja (satker) mitra sekaligus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2026.

Acara dilaksanakan secara hybrid. Sebanyak 55 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat perbendaharaan hadir langsung, sementara KPA satker lainnya di wilayah kerja KPPN Bandung II mengikuti secara daring.Agenda utama meliputi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, Penganugerahan KPPN Bandung II Award 2025, Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS), serta penguatan keberlanjutan predikat WBBM.

Kepala KPPN Bandung II, Jumiarsih, dalam sambutannya memaparkan capaian kinerja APBN Tahun 2025 di wilayah kerjanya. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp13,703 triliun atau 95,60 persen dari pagu. Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp7,521 triliun atau 97,74 persen dari pagu.

Berdasarkan data Treasury Big Data (TBD) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, realisasi belanja Pemerintah Pusat periode 2021 hingga 2025 cenderung meningkat signifikan pada akhir tahun anggaran. Hal serupa juga terjadi pada pendaftaran nilai kontrak yang memuncak pada Triwulan IV 2025.

“Ritme ini perlu menjadi perhatian bersama. Kami mendorong agar pada 2026 dilakukan akselerasi belanja barang dan modal sejak awal tahun agar dampaknya lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujar Jumiarsih, dalam keterangannya, Jumat 13 Februari 2026.

Dari sisi kinerja pelaksanaan anggaran, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 menunjukkan rata-rata nilai 95,98. Dari total 179 satker, sebanyak 90 satker (50 persen) meraih kategori Sangat Baik, 70 satker (39 persen) kategori Baik, dan 19 satker (11 persen) kategori Cukup. Tidak terdapat satker dengan kategori Kurang.

Evaluasi mencakup kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran, termasuk revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, hingga capaian output.Dalam kesempatan tersebut, KPPN Bandung II juga memberikan penghargaan kepada satker dengan kinerja pengelolaan anggaran terbaik Tahun 2025.

Pada kategori Nilai IKPA Terbaik Pagu Besar (di atas Rp60 miliar), penghargaan diraih oleh BRIGIF-15/KJ DAM III/SLW dengan nilai 99,96. Sementara pada kategori pagu kecil dan sedang, sejumlah satker berhasil membukukan nilai IKPA sempurna, yakni 100.

Untuk kategori Transaksi KKP Terbaik 2025, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mencatatkan 112 transaksi dengan total nilai lebih dari Rp1,36 miliar. Adapun kategori Transaksi CMS Terbaik diraih Badan Pusat Statistik Kota Bandung dengan 6.014 transaksi senilai lebih dari Rp5,59 miliar.

Pada kategori Transaksi Digipay Terbaik, Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi menjadi salah satu satker dengan kinerja transaksi tertinggi. Melalui sesi sharing session, para penerima penghargaan membagikan praktik baik dalam pengelolaan anggaran dan optimalisasi transaksi non-tunai guna meningkatkan kualitas belanja negara.

KPPN Bandung II terus mendorong pemanfaatan KKP dan CMS sebagai instrumen pembayaran non-tunai untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas belanja negara. Optimalisasi KKP dinilai mampu meminimalisasi transaksi tunai, mengurangi potensi fraud, serta menekan idle cash. Sementara CMS mendukung transaksi perbankan secara real time online, termasuk percepatan pembayaran serta penyetoran pajak dan PNBP.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan keberlanjutan predikat WBBM yang telah diraih KPPN Bandung II. Seluruh pimpinan dan pegawai berkomitmen menjaga integritas layanan dengan mengedepankan nilai BAGEUR (Berintegritas, Akuntabel, Gerak Cepat, Efektif, Unggul, dan Ramah), serta menolak segala bentuk suap dan gratifikasi.

Melalui Stakeholders’ Day 2026, KPPN Bandung II menegaskan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi konstruktif dengan seluruh satker mitra dalam mewujudkan pengelolaan APBN yang efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Bandung Raya.