KBRN, Bandung: Pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 siap dilaksanakan sejak hari pertama tahun anggaran. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, seluruh instrumen pelaksanaan anggaran telah tersedia, mulai dari pengesahan APBN oleh DPR hingga distribusi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada kementerian dan lembaga.

“APBN 2026 sudah ditetapkan oleh DPR dan di dalamnya telah tercatat rincian alokasi untuk seluruh daerah. Kementerian dan lembaga juga sudah menerima DIPA, sehingga seluruh pihak siap menjalankan anggaran tahun 2026,” kata Suahasil saat kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I, Senin (29/12/2025).

Menurut Suahasil, kesiapan ini memungkinkan proses rutin seperti pembayaran gaji pegawai dan penyaluran transfer ke daerah dilakukan tepat waktu sejak awal Januari. Pemerintah daerah pun dapat langsung menjalankan program-program yang telah direncanakan dalam APBD masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Suahasil juga menyinggung penyesuaian kebijakan fiskal 2026, di mana alokasi transfer ke daerah (TKD) tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penyesuaian ini sejalan dengan meningkatnya belanja pemerintah pusat yang difokuskan langsung untuk masyarakat.

Baca juga:Wamenkeu Kunjungi KPPN Bandung-Sumedang, Tegaskan Komitmen Kawal APBN

Sementara itu, di tahun 2026 belanja pusat tercatat naik dari sekitar Rp 950 triliun menjadi Rp 1.113 triliun, yang diarahkan untuk berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan bantuan sosial lainnya. “Belanja ini tidak termasuk gaji ASN, melainkan program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat,” ujar Suahasil.

Meski demikian, pemerintah menegaskan pengelolaan APBN dan APBD tetap dilakukan secara terpadu. Sinergi pusat dan daerah dinilai menjadi kunci agar manfaat belanja negara tetap optimal di tengah perubahan komposisi anggaran.

Selain membahas kebijakan fiskal, Suahasil turut menyoroti kinerja pengelolaan anggaran di Jawa Barat. Ia mengapresiasi realisasi belanja di KPPN Sumedang yang telah mencapai 98,69 persen, serta KPPN Bandung I yang mencatat serapan di atas 95 persen.

“Capaian ini menunjukkan kerja keras jajaran perbendaharaan di daerah, terutama menjelang penutupan tahun anggaran,” ujarnya.

Tingginya realisasi belanja tersebut mencerminkan kesiapan aparat fiskal daerah dalam mendukung kelancaran transisi dari APBN 2025 ke APBN 2026, sekaligus menjaga momentum belanja negara sebagai penggerak ekonomi.