KBRN, Cimahi: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi momentum strategis untuk memetakan kembali dinamika ekonomi daerah yang terus bergerak menuju ruang digital. Dorongan ini muncul di tengah pertumbuhan ekonomi Cimahi yang menunjukkan tren positif, namun menghadapi tantangan serius terkait pendataan sektor digital dan informal yang berkembang pesat.

Plt Kepala BPS Kota Cimahi, Junaedi, menyampaikan bahwa kinerja ekonomi Cimahi pada triwulan II 2025 masih tumbuh sebesar 5,27 persen secara year-on-year, melampaui rata-rata Jawa Barat. Ia menyebut pertumbuhan tersebut sejalan dengan struktur ekonomi Cimahi yang masih didominasi industri manufaktur yang menyumbang 44,83 persen PDRB 2024.

Baca juga:Kota Tasikmalaya Raih Penghargaan Kota Sehat 2025

Namun, perubahan pola konsumsi dan meningkatnya aktivitas perdagangan melalui platform digital menghadirkan tantangan baru dalam pendokumentasian data usaha.

Menurut Junaedi, banyak pelaku UMKM kini beralih ke pemasaran online, bahkan menjangkau pasar internasional, sehingga sebagian aktivitas ekonominya tidak tercatat dalam sistem statistik konvensional.

“Fenomena ini menjadikan ekonomi digital sebagai kekuatan baru Cimahi, tetapi sekaligus menimbulkan pekerjaan besar bagi kami,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

SE2026 dirancang untuk mencatat seluruh aktivitas ekonomi nonpertanian, baik formal maupun informal, mulai dari unit mikro hingga perusahaan besar.

Data tersebut, nantinya akan menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi beberapa tahun ke depan.

Junaedi menambahkan bahwa hasil SE2026 akan memetakan jumlah unit usaha, lokasi, sektor dominan hingga adaptasi pelaku usaha terhadap digitalisasi.

Informasi itu nantinya menjadi dasar penyusunan RPJMN, RPJMD, hingga kebijakan pengembangan ekonomi digital nasional.

“Kami membutuhkan kolaborasi semua pihak agar proses pengumpulan data berjalan akurat dan efektif. Keberhasilan SE2026 tidak hanya bergantung pada BPS, tetapi juga partisipasi aktif pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat,” kata Junaedi.