RRI.CO.ID, Bandung - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat meminta masyarakat dan pelaku industri keuangan daerah untuk tetap waspada namun optimis dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh tekanan, serta anomali pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, mengungkapkan bahwa memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya setelah pernyataan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat yang berimbas pada jalur distribusi minyak di Selat Hormuz, mulai berdampak nyata terhadap kenaikan harga energi global.

"Kondisi ini memberi tekanan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026, yang pada gilirannya berpotensi memicu lonjakan harga barang-barang atau inflasi di dalam negeri," ujar Darwisman di Bandung. Minggu 2 Agustus 2026.

Selain ketegangan geopolitik, lonjakan inflasi global yang naik dari 3,4 persen pada 2025 menjadi 4,5 persen tahun ini turut mendorong pengetatan kebijakan moneter global. Hal ini diperparah oleh tren kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (Fed Fund Rate) serta melonjaknya imbal hasil (yield) US Treasury.

Dampaknya, fenomena capital outflow atau aliran modal keluar dari negara emerging markets mengalir deras menuju pasar keuangan AS sebagai aset safe-haven, yang memicu penguatan mata uang Dolar AS terhadap Rupiah dan mata uang berkembang lainnya.

Meski diterpa badai global, Darwisman menegaskan perekonomian nasional pada pada triwulan II 2026 masih menunjukkan daya tahan yang relatif baik, ditopang oleh konsumsi Pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga melalui berbagai program stimulus.

"Pemerintah terus memacu belanja dan bantuan sosial seperti gaji ke-13 ASN, bansos KPM, hingga insentif transportasi dan pelatihan vokasi nasional. Ini menjadi bantalan penting untuk menjaga daya beli masyarakat," tuturnya.

Namun demikian, OJK mencatat adanya fenomena unik atau anomali pada perekonomian Provinsi Jawa Barat. Di satu sisi Jawa Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, namun di sisi lain diwarnai tantangan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta tekanan pada daya beli kelas menengah.

Hingga pertengahan tahun 2026, sektor padat karya seperti industri tekstil di Jawa Barat mengalami tekanan berat akibat gempuran produk impor murah yang memicu timbulnya ribuan kasus PHK. Meski inflasi Year on Year (y-o-y) pada Mei 2026 tercatat stabil di angka 3,07 persen, harga bahan pokok dirasakan masih cukup memberatkan sebagian warga.

"Sebanyak 44 persen warga menilai kondisi ekonomi daerah berada pada tingkat sedang atau stabil. Kami di OJK Jabar terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat mitigasi risiko, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendorong penyaluran kredit produktif agar roda perekonomian Tatar Sunda tetap bergerak tangguh," pungkas Darwisman.