RRI.CO.ID, Bandung - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung memantau harga berbagai komoditas pangan di Pasar Sederhana pada Senin kemarin. Hasilnya, harga kebutuhan pokok secara umum terpantau relatif stabil.

Harga sejumlah komoditas seperti beras, telur, daging ayam, dan daging sapi masih tergolong normal sesuai di pasaran. Namun komoditas sayuran, terutama cabai, mengalami fluktuasi. Beberapa jenis cabai harganya turun seperti cabai rawit merah yang anjlok ke sekitar Rp73.000 per kilogram.

Ada juga cabai hijau keriting dan bawang putih yang turun harga masing-masing sekitar Rp4.000 dan Rp2.000 per kilogram. Hal itu kontras dengan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga yaitu cabai rawit hijau (dari Rp51.000 menjadi Rp53.000 per kilogram), dan cabai merah keriting melonjak sebesar Rp48.000 per kilogram.

Kepala Disdagin Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin, memastikan kondisi fluktuasi itu masih dalam batas wajar. Dan itu selalu dalam pantun pemerintah.

“Secara keseluruhan masih aman dan terkendali. Kami akan terus melakukan monitoring untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga,” katanya dikutip dari situs resmi Pemkot Bandung, Selasa 21 April 2026.

Selain itu, ia memastikan ketersediaan minyak goreng bersubsidi MinyakKita di Kota Bandung aman. Dan itu sesuai harga eceran tertinggi (HET) setelah kegiatan inspeksi tersebut.

Dia menyebut distribusi minyak goreng dari Perum Bulog berlangsung lancar ke berbagai pasar tradisional di Kota Bandung. “Dropping dari Bulog itu setiap minggu, satu pedagang mendapat sekitar 50 dus, dengan satu dus berisi 12 kemasan. Dan harga yang dijual sesuai HET,” imbuh Ronny.

Pedagang yang ingin mendapatkan suplai minyak goreng tersebut, ujar Ronny, harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi melalui aplikasi Simira. Aplikasi Simira terbuka untuk para pedagang, khususnya pedagang kelontongan, asalkan mereka bersedia melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

“Semua sebenarnya sudah disasar, tinggal apakah pedagang mau memenuhi persyaratan atau tidak. Pemerintah juga membantu, termasuk dalam pengurusan perizinan seperti NIB.” Jelas dia.