RRI.CO.ID, Subang - Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, gencar melakukan antisipasi penularan Penyakit Mulut dan Kaki (PMK), dengan menyalurkan vaksin PMK ke 29 provinsi di Indonesia, dengan 9 provinsi di antaranya ditetapkan sebagai zona pemberantasan. Akselerasi vaksinasi PMK tersebut, dilaksanakan di Kabupaten Subang Jawa Barat, Kamis 5 Februari 2026.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat perlindungan ternak, khususnya di wilayah dengan risiko penularan yang masih ada. Program vaksinasi dilakukan secara serentak dalam dua periode nasional, yaitu Januari hingga Maret, dan periode Juli hingga September 2026, dengan target distribusi mencapai 4 juta dosis. 

"Sebanyak 80 persen, untuk zona pemberantasan, 15 persen, untuk zona pengendalian, serta 5 persen sebagai stok cadangan, untuk merespons cepat saat muncul kasus baru di daerah," ungkap Agung.

Baca juga:DPRD Jabar Tinjau Pembangunan SMA 20 Bekasi​

Sejak awal Januari hingga 1 Februari 2026, disebutkan dia, tercatat 16 kejadian PMK dengan total 177 kasus di Jawa Barat. Untuk Provinsi Jawa Barat, Kementan mengalokasikan sebanyak 151.000 dosis vaksin PMK sepanjang tahun 2026, dengan alokasi sekitar 52.000 dosis di setiap periode utama.

"Jawa Barat menjadi salah satu wilayah prioritas, karena kepadatan populasi ternaknya yang cukup tinggi," ujarnya. 

Ia menjelaskan, mekanisme dan tahapan distribusi vaksin PMK yang dilaksanakan di wilayah Jawa Barat. 

“Pada Januari, Jawa Barat telah menerima 60.000 dosis vaksin PMK, sedangkan keseluruhan sisanya didistribusikan pada pengiriman berikutnya. Selanjutnya, alokasi vaksin untuk Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat,” terang dia. 

Dia juga menyebut, setiap upaya vaksinasi harus selalu dibarengi dengan penerapan biosekuriti. Biosekuriti berfungsi mencegah masuk, dan menyebarnya virus melalui manusia, alat, kendaraan, maupun lalu lintas ternak.

“Vaksinasi dan biosekuriti adalah satu kesatuan, untuk memutus penularan PMK. Sehingga Upaya ini harus disertai penerapan biosekuriti yang konsisten,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, yang di wakili Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan, apresiasi kepada Kementerian Pertanian, serta para peternak yang aktif berpartisipasi dalam vaksinasi PMK. 

Ia menegaskan, pentingnya sikap kooperatif dalam menghadapi PMK. Karena lanjut dia, pengendalian PMK perlu dilakukan oleh seluruh instrumen, yang memiliki kepentingan.

“Pengendalian harus dilakukan bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan para peternak. Kalau kita kompak, saya yakin Jawa Barat bisa menekan kasus PMK, dan melindungi ternak kita. Ke depan, Provinsi Jawa Barat akan terus mendukung percepatan vaksinasi, dan penguatan biosekuriti di lapangan,” kata Herman. 

Melalui vaksinasi ini, pemerintah berharap penyebaran PMK dapat ditekan secara signifikan, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan, dan ketahanan pangan nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, petugas lapangan, dan peternak menjadi kunci, agar pengendalian PMK berjalan efektif dan berkelanjutan.