KBRN,Bandung: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Barat. Acara dirangkaikan dengan Forum Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025, di Aula Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (10/12).

Kegiatan bertema “Sinergi Pemerintah Daerah dan TPAKD dalam Memperkuat Ekosistem Keuangan serta Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini dihadiri 17 Asisten Daerah dari 27 kabupaten/kota, sementara sisanya diwakili pejabat terkait. Turut hadir Bappeda, Biro Perekonomian, dinas terkait, serta pimpinan wilayah lembaga jasa keuangan.

Komitmen OJK

Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, menegaskan komitmen memperkuat ekosistem keuangan daerah melalui TPAKD.

“Kami mendorong percepatan akses keuangan inklusif, terutama bagi UMKM dan sektor pertanian, agar pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan merata,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima RRI Bandung, Senin (22/12/2025).

Darwisman menambahkan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi komponen penting pembangunan ekonomi. Indeks literasi keuangan Jawa Barat pada 2024 mencapai 66,46%, sedangkan inklusi keuangan 80,51%. Namun, kesenjangan keduanya masih perlu diatasi agar masyarakat tidak sekadar menggunakan produk keuangan, tetapi juga memahami pengelolaannya.

Baca juga : Komitmen OJK Jabar Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan

Tahun Perubahan

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyebut 2025 sebagai tahun perubahan yang menjadi fondasi percepatan transformasi 2026. Ia mendorong penataan wilayah dengan konsep “lembur di urus, kota di tata”.

Herman mencontohkan revitalisasi tambak ikan di Karawang yang menyerap tenaga kerja sebagai bukti nyata peningkatan ekonomi daerah. Ia juga menekankan perlunya langkah signifikan untuk mengatasi disparitas ekonomi antar kabupaten/kota.

Kesimpulan Forum

Forum Asisten Daerah menghasilkan sejumlah poin penting:

• Asisten Daerah Ekonomi dan Pembangunan ditegaskan sebagai motor kebijakan ekonomi daerah, diharapkan menjadi petarung ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.
• Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota didorong selaras mendukung visi pembangunan Jawa Barat.
• Optimalisasi komponen pengungkit ekonomi dan inklusi keuangan untuk menciptakan multiplier effect nyata.
• Penguatan ekosistem akses keuangan melalui TPAKD sebagai akselerator pertumbuhan inklusif.

Komitmen Bersama

Rakorda juga ditandai penandatanganan komitmen bersama Asisten Daerah se-Jawa Barat, mencakup:

• Sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi lintas daerah.
• Percepatan akses keuangan melalui program strategis TPAKD.
• Integrasi data dan kolaborasi kebijakan antara pemerintah daerah, OJK, dan lembaga keuangan.
• Dukungan program MBG untuk rantai pasok, keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan petani, koperasi, dan UMKM.

Sebagai tindak lanjut, diluncurkan program Tabungan Kurban ASN Jawa Barat (BEREHAN) sebagai bagian dari kerja TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan berkelanjutan.

Melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, OJK menegaskan komitmen memperkuat peran sektor jasa keuangan demi pembangunan Jawa Barat yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.