KBRN, Cimahi: Pemerintah Kota Cimahi menggelar Konsolidasi, Silaturahmi, dan Dialog Kebangsaan bersama sejumlah serikat buruh sebagai upaya menjaga stabilitas daerah menjelang penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2025. Kegiatan berlangsung di Kantor Kecamatan Cimahi Selatan, Senin (24/11/2025), dihadiri berbagai organisasi pekerja seperti SBSI'92, SPN, SPSI, GOBSI, KASBI, dan FSPMI.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, yang membuka kegiatan tersebut menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh. Ia meminta seluruh pimpinan buruh tetap selektif dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, khususnya terkait kebijakan UMK.

Ngatiyana menegaskan bahwa keputusan UMK akan tetap mengacu pada aturan dan arahan pemerintah pusat. Ia memastikan Pemkot Cimahi akan melaksanakan setiap keputusan secara transparan demi kepastian bagi pekerja dan pelaku industri.

“Kami berharap seluruh serikat buruh tidak terpengaruh isu-isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Kita menunggu keputusan resmi pemerintah pusat,” ujarnya.

Baca juga:PKL Kiaracondong Apresiasi Kesepakatan Jam Operasional

Ia juga menekankan komitmen pemerintah untuk terus memfasilitasi aspirasi buruh sebagai bagian dari masyarakat Cimahi. Menurutnya, dialog tripartit antara pemerintah, buruh, dan pengusaha merupakan mekanisme penting guna menghasilkan keputusan yang berkeadilan.

“Musyawarah, kebersamaan, dan semangat kekeluargaan adalah fondasi agar Cimahi tetap kondusif,” kata Ngatiyana.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memberi perhatian lebih terhadap nasib pekerja di kota-kota industri. Menurutnya, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan buruh menjadi tantangan yang harus dijawab secara kolaboratif.

Melalui pertemuan tersebut, Pemkot Cimahi berupaya memperkuat koordinasi dengan seluruh unsur ketenagakerjaan agar dinamika menjelang penetapan UMK tetap terkendali dan tercipta kesepahaman dalam menentukan langkah strategis ke depan.