KBRN, Tasikmalaya : Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengapresiasi langkah petugas gabungan, atas penertiban yang dilakukan terhadap pertambangan ilegal di Blok Cipanawar, Desa Mandalahayu, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis (13/11/2025) lalu. Komisi III, juga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera menyusun rencana reklamasi serta pemulihan ekonomi warga pasca-tambang.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Gumilar Ahmad Purbawisesa, mengatakan, tindakan ini merupakan langkah tepat dan preventif. Termasuk penertiban yang berlangsung kondusif dan humanis.

“Kalau tidak ada penertiban, kerusakan lingkungan bisa meluas,” ujar Gumilar, Minggu (16/11/2025).

Gumilar juga mendorong Pemkab bergerak cepat melakukan pemulihan lingkungan atau reklamasi lahan. "Reboisasi sangat diperlukan agar lingkungan kembali pulih. Ini harus menjadi prioritas," katanya.

Baca juga : Sejumlah Mahasiswa Terluka Pasca Atap Gazebo Unsil Ambruk

Termasuk lanjut Gumilar, solusi ekonomi bagi masyarakat. Misalkan dengan memberikan alternatif pekerjaan bagi warga yang mata pencahariannya sempat bergantung pada aktivitas tambang.

“Dinas Perdagangan bisa memfasilitasi peningkatan UMKM, dan Dinas Pertanian perlu hadir membantu karena mayoritas warga adalah petani. Sehingga tidak menimbulkan masalah sosial baru,” ujar Gumilar.

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, penutupan tambang dilakukan demi keselamatan masyarakat dan perlindungan lingkungan. “Boleh ditambang? boleh, asal izinnya ditempuh. Jika izinnya ada, silahkan," kata Cecep.

Pemerintah daerah, kata Cecep, telah menginstruksikan Dinas Pertanian serta berkomunikasi dengan Dinas Kehutanan Jawa Barat untuk mengarahkan masyarakat penambang beralih ke pertanian dan perkebunan.

“Jadi itu solusi terdekatnya. Kalau tidak punya tanah, pakai lahan yang kehutanan,untuk ditanami kopi, pisang, pepaya, dan tanaman tumpang sari lainnya,” katanya.