Pemkab Tasikmalaya Tuan Rumah Peluncuran "Anindhacitya #13" Bersama BPKP dan KPK

RRI.CO.ID, Tasikmalaya - Kabupaten Tasikmalaya menjadi lokasi pertama di Indonesia untuk peluncuran program Tayang Bincang Anindhacitya #13. Ini merupakan sebuah forum strategis nasional yang digagas bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa 30 juni 2026.

Mengusung tema "Membangun Imunitas Birokrasi dari Korupsi: Strategi Preventif melalui Integrasi MCSP Dan IEPK", acara yang digelar secara hibrida (daring dan luring) ini berpusat di Command Center Kabupaten Tasikmalaya. Forum ini menjadi ruang penting untuk mengupas alasan mengapa sistem pencegahan konvensional kerap gagal mendeteksi celah korupsi yang justru tumbuh di balik rasa aman birokrasi.

Melalui integrasi strategi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), Pemkab Tasikmalaya bersama BPKP berkomitmen membangun "sistem imun" birokrasi yang kokoh sejak dini, beralih dari tindakan kuratif (penindakan) ke tindakan preventif (pencegahan).

Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, mengaku bangga dan berterima kasih atas kepercayaan BPKP RI memilih Kabupaten Tasikmalaya sebagai pionir peluncuran program ini."Meskipun acara berpusat di sini, peserta daringnya mencakup seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota se-Indonesia," ujar Bupati Cecep usai kegiatan.

Sementara itu, karena antusiasme peserta tinggi, ruang pertemuan ini overkapasitas. Bupati mewajibkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir secara luring, sementara aparatur kecamatan, Pemerintah Desa (Pemdes), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Puskesmas, BLUD, hingga BUMD wajib menyimak secara daring.

"Peserta daring mencapai lebih dari 1.000 titik sambungan. Jika di tiap titik ada 10 orang, berarti ada sekitar 10.000 aparatur yang menyimak. Ini adalah komitmen kita membangun integritas secara menyeluruh, dari atas hingga ke tingkat bawah," ujar Cecep.

Ia juga mengatakan, forum ini merupakan implementasi nyata dari visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dalam mentransformasikan pelayanan publik dari tradisional (offline) ke digital (online). Ini terbukti mampu memangkas anggaran daerah secara signifikan.

"Tentunya dengan ini, tanpa perlu ada SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), makan-minum rapat, hingga ATK. Namun, pelayanan publik tetap berjalan di tempat masing-masing, materi pencegahan korupsi pun tersampaikan dengan efektif," katanya.

Salah satu contoh mitigasi korupsi yang ditekankan adalah sistem pembayaran nontunai. Menurut Cecep, transaksi digital seperti QRIS, e-money, atau transfer bank secara otomatis menutup celah pungutan liar yang biasa terjadi pada transaksi tunai. Sebagai langkah konkret, Pemkab Tasikmalaya bersiap meluncurkan inovasi baru di bidang tata kelola aparatur pada bulan depan.

"Mulai Juli nanti, kita akan luncurkan surat tugas elektronik melalui e-Government. Ke depan, tidak boleh lagi ada surat tugas berbentuk cetak. Laporannya pun wajib dikirim secara real-time langsung dari lokasi tugas dengan titik koordinat (GPS) yang jelas," katanya.

Ia mengakui, perubahan pola kerja ini pasti membuat sebagian pihak tidak nyaman, namun perbaikan sistem harus tetap diperjuangkan demi tata kelola pemerintahan yang bersih.

Keberanian dan komitmen Pemkab Tasikmalaya dalam melakukan reformasi birokrasi ini mendapat pujian tinggi dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Ikhwan Mulyawan. Ia menilai interaksi dan komunikasi intensif yang dibangun Bupati Cecep sejak awal menjadi kunci suksesnya integrasi sistem pengawasan ini.

"Aparatur di Kabupaten Tasikmalaya sangat antusias, mulai dari OPD sampai ke tingkat desa. Ini luar biasa, karena pencegahan korupsi tidak bisa hanya di atas. Atasnya memberi contoh, bawahnya mencontoh untuk tidak mencederai integritas," katanya.

Ikhwan juga memuji pemanfaatan teknologi Command Center dan penerapan e-Office di Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai sangat efisien. Dengan sistem ini, bupati dapat melakukan fungsi review dan pengawasan manajerial kapan saja dan di mana saja tanpa terhambat birokrasi kertas (ATK). BPKP Jabar menitipkan pesan agar Pemkab Tasikmalaya konsisten merawat komitmen ini.

“ Kembangkan terus sistem berbasis elektronik agar efisiensi dan efektivitas pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," katanya.