Mirza Dorong Hilirisasi Pertanian, Tingkatkan Kesejahteraan Petani Lampung

RRI.CO.ID, Bandarlampung: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penataan tata niaga dan hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus kesejahteraan petani di daerah.

Hal tersebut disampaikan Mirza saat menjadi narasumber dalam Stadium Generale yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (BEM FH UBL), Jumat 11 September 2026.

Mirza mengatakan Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Berdasarkan data yang disampaikannya, Lampung berada di peringkat keenam nasional untuk produksi padi dan peringkat ketiga untuk jagung. Lampung juga menjadi salah satu produsen utama ubi kayu atau singkong di Indonesia.

Selain komoditas pangan, sektor perkebunan seperti kopi, lada, tebu, dan nanas juga dinilai memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian daerah.

Namun, besarnya potensi produksi tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan petani. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah tata niaga dan regulasi yang dapat menyebabkan nilai tambah komoditas lebih banyak dinikmati mata rantai perdagangan di tingkat atas.

Karena itu, Pemprov Lampung mendorong penataan tata niaga komoditas untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

“Intervensi kebijakan pemerintah sangat diperlukan agar roda perekonomian benar-benar berputar di tingkat bawah. Ketika harga komoditas stabil dan membaik, daya beli petani meningkat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Mirza.

Selain penataan tata niaga, pemerintah juga mendorong perlindungan terhadap hasil panen lokal. Pengaturan distribusi komoditas utama seperti gabah dan singkong diarahkan untuk menjaga ketersediaan bahan baku sekaligus menghidupkan industri pengolahan di daerah.

Langkah berikutnya adalah memperkuat hilirisasi. Komoditas mentah seperti kopi dan hasil perkebunan lainnya didorong untuk diolah di Lampung sebelum dipasarkan ke luar daerah atau diekspor.

Menurut Mirza, hilirisasi penting agar nilai tambah dari komoditas unggulan Lampung tidak seluruhnya dinikmati di luar daerah.

“Di Provinsi Lampung, kekuatan utama kita bukanlah tambang mineral, melainkan keunggulan di sektor pertanian dan pangan,” kata Mirza.

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945 dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah. Menurutnya, pengelolaan sektor strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Untuk mendukung modernisasi sektor pertanian dalam jangka panjang, Pemprov Lampung juga memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa perguruan tinggi bagi pemuda desa.

Program tersebut diharapkan mendorong lulusan perguruan tinggi kembali ke daerah dan menerapkan pengetahuan serta inovasi yang diperoleh untuk mengembangkan sektor pertanian.

Dalam kegiatan tersebut, praktisi hukum Resmen Kadapi turut menekankan pentingnya peran mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum dalam mengawal kebijakan publik serta penegakan hukum di daerah.

Ia menilai pengawasan kritis dari kalangan akademisi diperlukan agar regulasi yang dihasilkan pemerintah tetap berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.