Apa Itu Tarif dan Mengapa Trump Menggunakannya?

Tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang impor. Nilainya dihitung berdasarkan persentase dari harga barang. Sebagai contoh, tarif 10% pada produk senilai 10 dolar AS akan menambah biaya sebesar 1 dolar, sehingga total menjadi 11 dolar. Pajak tersebut dibayar oleh perusahaan importir, yang kemudian kerap meneruskan beban biaya itu kepada konsumen.

Trump berargumen bahwa tarif dapat meningkatkan penerimaan pajak negara, mendorong konsumen membeli produk buatan Amerika, serta menarik investasi asing. Ia juga ingin mempersempit defisit perdagangan AS—selisih antara nilai barang yang dibeli dari luar negeri dengan yang dijual ke luar negeri. Menurutnya, negara yang lebih banyak menjual ke AS ketimbang membeli adalah bentuk "kecurangan" yang harus dikoreksi.

Mahkamah Agung Menganulir, Trump Cari Celah Hukum

Pada Februari 2026, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya ketika memberlakukan tarif melalui kekuasaan darurat tanpa persetujuan Kongres. Putusan ini mencakup seluruh tarif yang diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), termasuk tarif awal 2025 terhadap Meksiko, Kanada, dan China, serta tarif "Liberation Day" pada April 2025 yang menyasar puluhan negara dengan tarif hingga 50%. Puluhan miliar dolar pun dikembalikan kepada perusahaan yang telah membayarnya.

Namun Trump tidak berhenti. Pemerintahannya beralih menggunakan landasan hukum berbeda—Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974—untuk memberlakukan tarif sementara 10% atas seluruh impor global. Ketika tarif itu berakhir pada 24 Juli, langsung digantikan tarif 10% hingga 12,5% terhadap 60 mitra dagang utama AS, termasuk Inggris, Uni Eropa, dan China, kali ini menggunakan Pasal 301 dengan dalih penanggulangan kerja paksa.

Selain itu, Trump juga mengumumkan tarif 50% atas berbagai produk dari Kanada dan tarif 25% atas sejumlah barang asal Brasil, mengklaim kebijakan kedua negara tersebut merugikan perdagangan AS.

Dampak bagi Inggris dan Konsumen Amerika

Inggris telah menyepakati tarif 10% untuk sebagian besar barangnya pada Juni 2025, termasuk ketentuan khusus bahwa 100.000 kendaraan pertama yang diekspor ke AS setiap tahun dikenai tarif 10%, sementara kelebihan dari jumlah tersebut dikenai tarif standar 25%. Ekspor baja Inggris dikenai tarif 25%, jauh lebih rendah dibandingkan 50% yang berlaku untuk negara lain.

Di sisi konsumen Amerika, banyak perusahaan besar seperti Walmart, Target, dan Adidas menyatakan akan meneruskan biaya tarif kepada pembeli. Harga mainan, peralatan rumah tangga, furnitur, hingga bahan pangan pun turut merangkak naik. Kajian Goldman Sachs pada Oktober 2025 memperkirakan sekitar 55% beban tarif diteruskan ke konsumen akhir, sementara studi Federal Reserve pada April 2026 menyebut tarif Trump telah memicu lonjakan inflasi.

Guncangan Ekonomi Global

Ketika tarif pertama diumumkan awal 2025, pasar saham dunia langsung terpukul dan nilai tukar dolar AS merosot. Meski pasar keuangan perlahan pulih, ketidakpastian kebijakan tarif terus mengguncang perdagangan internasional. Sejumlah sekutu AS mulai mencari pasar alternatif, mendorong apa yang oleh para ekonom disebut sebagai "perombakan ulang jaringan perdagangan global."

Dana Moneter Internasional (IMF) pada Januari 2026 menyatakan bahwa tarif-tarif ini telah nyata memperlambat aktivitas ekonomi global dan memperingatkan bahwa eskalasi ketegangan dagang lebih lanjut dapat mengancam pertumbuhan ekonomi dunia. Situasi kian diperparah oleh perang di Iran yang membatasi pasokan minyak dan pupuk global, sehingga mendorong harga semakin tinggi.