RRI.CO.ID, Atambua - Pemandangan di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Belu selama hampir tiga bulan terakhir ini sungguh membuat miris. Khususnya bagi siapa saja yang menyaksikan atau yang mengalami secara langsung.
Antrean kendaraan baik roda empat maupun roda dua, hingga kendaraan besar nyaris mencapai jarak ratusan meter. Ini terjadi di sebagian besar SPBU di wilayah Kabupaten Belu.
Menariknya, kondisi tersebut terjadi justru ketika Pertamina menyatakan bahwa pasokan BBM di Belu berada dalam kondisi aman. Di mana tujuh SPBU di Kabupaten Belu tetap beroperasi dan aktif menyalurkan BBM jenis pertalite.
Jika demikian, maka yang menjadi pertanyaan utama di kalangan masyarakat bukan lagi “Apakah BBM tersedia?”. Tetapi, “Mengapa BBM yang tersedia oleh Pertamina tetap sulit diperoleh masyarakat di tingkat SPBU?”.
Pertanyaan selanjutnya, “Apakah Pertamina salah memprediksi kebutuhan BBM di Kabupaten Belu?”. Berbicara kebutuhan BBM, Atambua bukan hanya pusat aktivitas ekonomi kabupaten, tetapi juga merupakan kawasan perbatasan Indonesia - Timor Leste.
Permintaan BBM semakin meningkat karena digunakan untuk transportasi masyarakat, kendaraan barang, kegiatan perdagangan, jasa, dan aktivitas ekonomi lainnya. Dengan kondisi daerah seperti ini, tidaklah mungkin kebutuhan BBM salah diperhitungkan.
Fakta di lapangan menyatakan bahwa masyarakat mengeluhkan karena menyaksikan secara kasat mata. Kendaraan-kendaraan dengan tangki besar hingga oknum-oknum terlihat membawa wadah dalam ukuran besar untuk membeli BBM dari SPBU.
Diduga, hal ini mereka lakukan untuk menimbun dan menjual kembali BBM di luar SPBU (aktivitas kegiatan pelangsir). Benar saja, ketika antrean panjang menjadi pemandangan sehari-hari diiringi info kehabisan pertalite yang semakin sering terdengar di SPBU.
Akhirnya, penjual-penjual bensin eceran di sepanjang pinggir jalan semakin menjamur. Bahkan, secara terang-terangan menjualnya di depan/seberang SPBU secara langsung.
Di lapangan, harga pertalite eceran dilaporkan berada di sekitar Rp13 ribu-Rp15 ribu per botol (biasanya 1 liter). Sementara, harga resmi pertalite Rp10 ribu per liter, sedangkan solar subsidi sebesar Rp6.800 per liter.
Dengan demikian, ketika konsumen tidak memperoleh pertalite di SPBU dan membeli dari pengecer, terjadi selisih harga cukup besar. BPS mencatat, pada Juni 2026, sebelum periode kelangkaan BBM pada Juli-Agustus, inflasi NTT mencapai 3,56 persen secara tahunan (y-on-y).
Kelompok transportasi mengalami inflasi 3,87 persen, sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 2,04 persen. Inflasi bulanan Juni mencapai 0,67 persen dan inflasi tahun kalender mencapai 2,20 persen.
Angka inflasi kelompok transportasi sebesar 3,87 persen menjadi penting karena menunjukkan adanya tekanan harga pada mobilitas masyarakat NTT. Tepat sebelum kelangkaan BBM Atambua memasuki puncaknya.
Bisa dibayangkan bagaimana jika kelangkaan ini terus berlanjut? Jika kondisi ini dibiarkan, terjadi perolehan BBM harga eceran yang jauh lebih mahal dibandingkan dari harga resmi SPBU.
Hal ini akan merambat pada kenaikan biaya produksi sehingga mengakibatkan kenaikan harga komoditas lain di Kabupaten Belu. Kenaikan harga tersebut kemudian akan memicu inflasi yang semakin tinggi.
Pada akhirnya berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat, lesunya UMKM, yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belu. Di saat seperti ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menertibkan kegiatan pelangsir ini secara aktif.
Kesulitan memperoleh BBM di SPBU tidak akan teratasi jika aktivitas pelangsir ini dibiarkan berkembang tanpa pengawasan dan penertiban. Ketegasan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini diharapkan dapat mengakhiri polemik kelangkaan BBM di SPBU di wilayah Kabupaten Belu.
Oleh: Agatha Herdiani Bria, SST, M.Sc., M.S.E. - Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Belu.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....