RRI.CO.ID, Kefamenanu - Politik, hakikatnya bukan sekadar seni merebut kekuasaan, melainkan ruang pergulatan makna tentang keadilan, kemanusiaan, dan arah hidup bersama. Dalam lintasan sejarah, politik sering direduksi menjadi prosedur elektoral, transaksi kepentingan, bahkan alat legitimasi dominasi.
Padahal, filsafat mengajarkan bahwa politik adalah cermin relasi etis antara manusia dan struktur sosial yang ia bangun sendiri. Di titik inilah politik seharusnya diuji bukan dari seberapa kuat ia menguasai, melainkan seberapa adil ia menghidupi.
Karl Marx, salah satu pemikir paling berpengaruh dalam filsafat politik modern, menempatkan politik pada kerangka kritik struktur ekonomi. Baginya, negara dan politik tidak pernah netral.
Politik adalah ekspresi relasi produksi timpang, di mana kelas yang berkuasa mengamankan kepentingannya melalui hukum, ideologi, dan institusi. Negara, dalam pandangan Marx, bukan wasit yang adil, melainkan alat kelas dominan untuk mempertahankan hegemoni.
Kritik ini menjadi relevan ketika politik hari ini kerap tampil elitis, jauh dari denyut penderitaan rakyat kecil. Marx mengingatkan bahwa ketidakadilan politik berakar pada ketimpangan material.
Ketika akses terhadap sumber daya ekonomi dikuasai segelintir orang, maka kebebasan politik hanya menjadi ilusi. Demokrasi tanpa keadilan sosial, menurut semangat Marxian, hanyalah kebebasan formal yang hampa.
Rakyat diberi hak memilih, tetapi tidak diberi daya untuk menentukan hidupnya secara bermartabat. Politik semacam ini tidak membebaskan, melainkan melanggengkan ketergantungan.
Namun, membaca Marx secara dewasa bukan berarti menelan mentah-mentah determinisme ekonomi. Yang perlu dihidupi adalah daya kritisnya, yakni keberanian membongkar relasi kuasa tersembunyi di balik jargon moral dan nasionalisme.
Politik, dalam terang filsafat, harus dikembalikan sebagai praksis emansipatoris sebuah usaha sadar. Hal ini untuk membebaskan manusia dari penindasan struktural, baik yang bersumber dari ekonomi, budaya, maupun ideologi.
Dalam konteks kehidupan berbangsa, politik yang berakar pada filsafat tidak cukup berhenti pada stabilitas dan pertumbuhan. Ia harus berani bertanya: Siapa yang menikmati pertumbuhan itu?, Siapa yang dikorbankan atas nama pembangunan?
Di sinilah politik bertemu dengan etika. Tanpa etika, politik berubah menjadi teknik kekuasaan yang dingin, tanpa keberpihakan, ia kehilangan jiwanya.
Marx pernah menulis bahwa para filsuf selama ini hanya menafsirkan dunia, padahal yang terpenting adalah mengubahnya. Kalimat ini bukan seruan revolusi semata, melainkan panggilan tanggung jawab intelektual.
Filsafat politik menuntut keberanian untuk berpihak pada kemanusiaan konkret, bukan sekadar pada stabilitas semu. Politik berkelas bukanlah politik gemerlap di panggung kekuasaan, melainkan yang setia pada luka sosial, berani memperjuangkan keadilan substantif.
Akhirnya, politik yang tercerahkan oleh filsafat adalah politik yang sadar akan batas dan tanggung jawabnya. Ia tidak memutlakkan kekuasaan, tidak mengkultuskan jabatan, dan tidak menutup mata terhadap ketimpangan.
Dalam semangat kritik Marx, politik harus terus diawasi, dipersoalkan, dan diarahkan agar tetap menjadi alat pembebasan, bukan penindasan. Sebab di sanalah martabat manusia dipertaruhkan.
Oleh: Oktovianus Arkyan Masan, S.Fil (Ketua Bidang Literasi Serikat Media) Siber Kabupaten Timor Tengah Utara)