RRI.CO.ID, Atambua - Upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung khidmat di Lapangan Sukarno, kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Mota’ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin 17 Agustus 2026.
Upacara kemerdekaan yang digelar di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste tersebut diikuti berbagai unsur masyarakat dan instansi. Peserta upacara terdiri dari personel TNI-Polri, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), pelajar tingkat SD, SMP dan SMA, staf Bea Cukai, Karantina, Imigrasi, Pemerintah Desa Silawan, Puskesmas Silawan, organisasi masyarakat bela diri serta warga masyarakat.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI, Irjen Pol. Dr. Chaidir, S.H., S.I.K., M.P.P., M.Han. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol. Chaidir membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Dalam sambutannya, Kepala BNPP menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat perbatasan yang turut mengikuti upacara kemerdekaan secara serentak di 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Indonesia.
“Selaku Kepala BNPP, bersama Bapak Presiden Prabowo, atas nama pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat di perbatasan yang turut hadir secara serentak pada Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di 15 Pos Lintas Batas Negara,” demikian sambutan yang dibacakan Irjen Pol. Chaidir.
Menurutnya, kehadiran masyarakat di kawasan perbatasan menjadi bentuk komitmen untuk menjaga kedaulatan sekaligus merawat perbatasan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Terlebih bagi saudara-saudara yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga di wilayah-wilayah terpencil, terdepan dan di pulau-pulau kecil terluar yang sulit dan tidak mudah terjangkau. Hari Kemerdekaan hari ini memberi makna untuk tetap melanjutkan agenda-agenda besar dan kecintaan kita terhadap tanah air dan bangsa,” lanjutnya.
Dalam sambutan tersebut, Kepala BNPP mengingatkan bahwa 81 tahun kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang para pendiri bangsa yang harus diisi dengan menjaga kedaulatan dan menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
“Delapan puluh satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan itu tidak diberikan begitu saja, namun kemerdekaan direbut dengan perjuangan, pengorbanan, persatuan, air mata, darah, dan keyakinan bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan masa depannya sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, tugas generasi saat ini bukan lagi merebut kemerdekaan, tetapi mengisinya dengan menjaga kedaulatan, menghadirkan negara dan memastikan seluruh rakyat merasakan manfaat pembangunan.
“Karena itu, memperingati kemerdekaan di kawasan perbatasan memiliki makna yang sangat khusus. Di wilayah perbatasan, makna kedaulatan menjadi nyata. Di sinilah Merah Putih berkibar di garis terdepan negara,” katanya.
Kepala BNPP menambahkan, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk terbebas dari ketertinggalan, ketidakadilan, keterisolasian dan kemiskinan.
“Kemerdekaan harus menghadirkan kesempatan yang sama. Kemerdekaan harus menghadirkan negara yang mampu melindungi, melayani dan menyejahterakan seluruh rakyatnya sampai ke beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Kepala BNPP juga menyampaikan bahwa tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, menjadi momentum untuk memperkuat tekad bangsa dalam menjaga kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjaga wilayah negara, tetapi juga kemampuan pemerintah memberikan pelayanan, menyediakan infrastruktur, membangun ekonomi, melindungi masyarakat dan membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk berkembang.
“Karena itu, kita tidak saja membangun infrastruktur, kita juga harus membangun wilayahnya dan sekaligus membangun manusianya. Masyarakat perbatasan tidak boleh hanya menjadi penjaga terdepan negara. Mereka harus menjadi penerima manfaat utama pembangunan,” katanya.
Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat arah pembangunan kawasan perbatasan melalui Grand Design Transformasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2026-2045.
Transformasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan, membangun kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing kawasan perbatasan.
“Kita ingin perbatasan menjadi wilayah yang aman, produktif dan tumbuh sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru Indonesia,” ujarnya.
Kepala BNPP menegaskan, keberadaan PLBN harus memiliki fungsi yang lebih luas. PLBN tidak boleh hanya menjadi tempat pemeriksaan keluar-masuk orang dan barang, tetapi harus menjadi gerbang negara yang memberikan pelayanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
“PLBN harus menjadi gerbang Negara Indonesia. Gerbang yang menjaga kedaulatan, gerbang yang memberikan pelayanan, gerbang yang memperkuat perdagangan dan logistik, gerbang yang membawa pasar bagi produk masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, PLBN diharapkan mampu mendorong perkembangan UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya serta menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat pertumbuhan nasional maupun negara tetangga.
“Karena itu, kita jangan hanya membangun pintunya, tetapi juga harus membangun rumahnya. PLBN harus tumbuh bersama kawasan di sekitarnya,” tegasnya.
Memasuki pelaksanaan RPJMN 2025-2029, pemerintah pusat dan daerah diharapkan memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Kepala BNPP menyampaikan tiga catatan penting.
Pertama, penguatan ekonomi kawasan perbatasan. Hilirisasi disebut sebagai salah satu strategi untuk menciptakan rantai pasok baru di dalam negeri hingga ke kawasan perbatasan.
Seluruh pihak diminta mendukung pelaku usaha, termasuk Koperasi Merah Putih, untuk meningkatkan nilai tambah berbagai potensi perbatasan seperti pertanian, peternakan dan perikanan.
“Manfaatkan PLBN sebagai salah satu pintu ekspor nasional untuk membangun negara tetangga kita dengan berbagai komoditas hasil produksi dalam negeri,” katanya.
Kedua, peningkatan kualitas pelayanan PLBN. Standar mutu pelayanan dan pengawasan terhadap pelintas batas, baik WNI maupun WNA, perlu terus ditingkatkan.
Digitalisasi pelayanan dinilai menjadi pilihan penting untuk menjamin kemudahan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang secara efektif, efisien dan terintegrasi.
Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat perbatasan. Seluruh masyarakat diminta terus mencintai Indonesia dan menjadi simbol nasional sekaligus penjaga kedaulatan negara di kawasan perbatasan.
“Semua warga negara Indonesia di perbatasan harus mampu tampil sebagai simbol nasional kita di kawasan perbatasan dan penjaga kedaulatan negara kita di halaman terdepan,” pesannya.
Kepala BNPP menekankan, pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat.
“Perbatasan adalah urusan bersama. Kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat harus bergerak dalam satu kesatuan pembangunan perbatasan,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh program pembangunan harus saling terintegrasi. Infrastruktur harus mendukung pertumbuhan ekonomi, ekonomi harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara pelayanan publik harus memperkuat kehadiran negara.
“Seluruhnya harus memperkuat kedaulatan Indonesia,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Kepala BNPP mengajak seluruh masyarakat untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dengan menjaga kedaulatan, membangun kesejahteraan dan menjadikan kawasan perbatasan sebagai bagian penting dari perjalanan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
“Dari batas negara, kita menjaga kedaulatan. Dari kawasan perbatasan, kita membangun kesejahteraan. Dan dari gerbang negara, kita membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap kawasan perbatasan.
“Mari kita jadikan perbatasan bukan sebagai halaman belakang, tetapi beranda depan Indonesia. Bukan sekadar garis pemisah, tetapi ruang kehidupan. Bukan wilayah pinggiran, tetapi pusat pertumbuhan baru. Dan bukan sekadar pintu pemeriksaan, tetapi gerbang Negara Indonesia yang menghubungkan kedaulatan, pelayanan, konektivitas dan kesejahteraan,” pungkasnya.
Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di PLBN Mota’ain tersebut menjadi momentum penting untuk meneguhkan semangat nasionalisme masyarakat perbatasan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kedaulatan dan mendorong pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Indonesia.
Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Bupati Belu, pejabat dan staf BNPP, Administrator BNPP PLBN Mota'ain beserta jajaran, Asisten I Setda Belu, Forkompimda Belu, Camat, Kades Silawan, Tulakadi, tokoh agama, Perwira PNTL Batugede Timor Leste serta tamu undangan lainnya.
Usai pelaksanaan upacara dilanjutkan dengan resepsi kenegaraan yang berlangsung di aula PLBN Mota'ain dan kegiatan perlombaan yang diikuti masyarakat perbatasan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....