RRI.CO.ID, Alor- Pemerintah terus memperkuat pembangunan perhutanan sosial melalui penyaluran bantuan produktif kepada masyarakat di dua lokasi, yakni Bampalola dan Alila Selatan, Kabupaten Alor.

Kegiatan tersebut didukung melalui sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Balai Perhutanan Sosial Kupang. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan melalui pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah Kabupaten Alor, Arly Ketty, kepada rri.co.id Senin 28 Juli 2026 mengatakan program tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Bantuan diberikan agar masyarakat memiliki sumber penghasilan berkelanjutan tanpa merusak kawasan hutan.

“Bantuan yang disalurkan meliputi ternak kambing, domba, serta berbagai tanaman produktif yang dapat dikembangkan masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan memperkuat ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan pemanfaatan lahan secara produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan di wilayah sasaran” ujarnya.

Menurut Arly, keberhasilan perhutanan sosial tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Kelompok penerima diharapkan mampu mengelola bantuan secara bertanggung jawab sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh seluruh anggota.

Ia menegaskan pengembangan tanaman produktif menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Melalui pola tersebut, masyarakat tetap memperoleh pendapatan tanpa mengurangi fungsi ekologis kawasan hutan yang dilindungi.

“Selain meningkatkan kesejahteraan, program ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga hutan sebagai penyangga kehidupan. Pendekatan perhutanan sosial diharapkan mampu menciptakan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, kelompok masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan."

Pemerintah berharap bantuan yang disalurkan di dapat menjadi contoh pengelolaan perhutanan sosial yang berhasil. Program tersebut diharapkan mendukung peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang.