RRI.CO.ID, Alor-Partai politik di Kabupaten Alor didesak untuk segera menciptakan ruang politik yang aman dan inklusif bagi kaum perempuan. Langkah nyata ini sangat diperlukan guna memenuhi amanat kuota keterwakilan legislatif yang telah ditetapkan oleh regulasi.
Tantangan terbesar yang dihadapi perempuan saat ini dinilai bukan terletak pada regulasi, melainkan pada budaya internal partai politik itu sendiri. Hal tersebut ditegaskan oleh Merlinda Yeanny Rosanty Maro selaku Penulis Buku Perempuan Politik dan Kekerasan Berbasis Gender Rabu, 10 Juni 2026.
Menurut Merlinda, lingkungan politik saat ini masih sering menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap administratif semata. Keterlibatan mereka cenderung dimanfaatkan demi meloloskan verifikasi partai politik di tingkat daerah.
Kondisi tersebut diperparah oleh banyaknya kader perempuan potensial yang akhirnya memilih mundur dari dunia politik. Mereka terpaksa mengambil keputusan tersebut karena menghadapi hambatan struktural serta minimnya perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.
Lebih lanjut, kuota keterwakilan tiga puluh persen akan menjadi ancaman kegagalan nyata bagi partai politik di masa depan. Kegagalan ini dipastikan terjadi jika parpol tidak segera membenahi sistem rekrutmen mereka agar menjadi lebih adil.
Oleh karena itu, Merlinda mendorong adanya edukasi politik yang masif bagi seluruh lapisan masyarakat dan pengurus partai. Ia juga mendesak diterbitkannya regulasi internal partai yang tegas untuk melindungi ruang gerak serta hak-hak politik kaum perempuan.
Perempuan di Kabupaten Alor sebenarnya memiliki kapasitas kepemimpinan yang luar biasa jika diberikan kesempatan yang sama. Potensi besar ini akan berkembang optimal apabila mereka mendapatkan dukungan moral yang setara dengan politisi pria.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....