RRI.CO.ID, Kefamenanu - Kabupaten TTU patut diapresiasi karena telah menjadi kabupaten dengan UHC Prioritas, sebab jaminan kesehatan masyarakatnya sudah sangat baik. Pemda TTU telah mendaftarkan puluhan ribu warga ke BPJS Kesehatan sehingga membuat masyarakat bisa berobat gratis tanpa khawatir biaya. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan TTU, Meny Elison Seran, saat diwawancarai awak media di kantor Dinas Kesehatan pada Kamis 5 Februari 2026.

Menurut Elison, Pemda TTU telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan cakupan kepesertaan BPJS di TTU sudah di atas 95 persen. Sehingga Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo diberi Award atau penghargaan UHC dari pemerintah pusat bersanding dengan bupati lain di Indonesia yang menempatkan kesehatan sebagai program prioritas", ujarnya.

Karena itu, BPJS Kesehatan dan Pemda TTU terus melanjutkan kerja sama untuk melindungi kesehatan masyarakat. Sehingga saat ini telah dilakukan pendaftaran peserta BPJS Kesehatan oleh Pemda TTU dan sudah mencapai 22.000 orang. Data ini bisa bertambah sesuai peserta yang ingin didaftarkan lagi oleh pemerintah daerah.

"Saat ini Pemda TTU sudah masuk sebagai kabupaten prioritas UHC. Sehingga kalau masyarakat sakit dan tergolong miskin maka pelayanan kesehatannya akan diutamakan. Kalaupun masyarakat tersebut belum masuk sebagai peserta BPJS kesehatan, maka Pemda TTU bisa mendaftarkan yang bersangkutan supaya orang itu bisa mengakses layanan kesehatan", kata Elison.

Ia melanjutkan bahwa, peserta BPJS kesehatan di TTU secara keseluruhan telah mencapai 280.000. Ini menunjukan bahwa kepesertaan BPJS di TTU telah melebihi cakupan jumlah penduduk pada semester I tahun 2025. Data ini akan berubah setelah ada pemutakhiran data kepesertaan BPJS kesehatan untuk semester II 2025.

Elison senada dengan Bupati TTU bahwa, untuk mengcover semua masyarakat mengakses layanan kesehatan gratis maka BPJS Kesehatan akan menerima anggaran sebesar Rp 11 miliar dari Pemda TTU. Anggaran sebesar itu, sebagai bentuk jaminan kesehatan seluruh masyarakat TTU dari Pemda.

"Kami di BPJS Kesehatan TTU berharap dan akan terus mendorong agar ada sharing anggaran dari pemerintah pusat. Sehingga perlahan-lahan APBD II TTU dikurangi dan digunakan untuk pembangunan lainnya dan biaya pengobatan masyarakat miskin bisa dicover oleh pemerintah pusat ", ujarnya (SK)