RRI.CO.ID, Atambua - Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Kabupaten Belu Tahun 2027 yang digelar di Gedung Wanita Bete Lalenok, Atambua, Kamis 29 Januari 2026.

Dalam sambutannya, Vicente menegaskan forum tersebut menjadi tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah sekaligus ruang strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Hari ini kita berkumpul mengikuti Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kabupaten Belu Tahun 2027. Forum ini sangat penting karena merupakan bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang wajib dilalui,” ujarnya.

Ia menjelaskan, RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Belu yang disusun melalui tahapan sistematis, mulai dari rancangan awal hingga penetapan dokumen akhir.

“RKPD ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi arah kebijakan pembangunan satu tahun ke depan yang harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Menurut Vicente, melalui forum tersebut pemerintah daerah berharap dapat merumuskan prioritas pembangunan 2027 yang sejalan dengan kebijakan nasional dan Provinsi NTT, sekaligus merespons isu strategis di Kabupaten Belu.

RKPD 2027, lanjutnya, disusun untuk mendukung visi pembangunan jangka menengah daerah 2025–2029 yakni Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya.

“Visi ini dijabarkan dalam lima misi utama, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penataan birokrasi yang profesional, hingga pelestarian budaya,” ucap Vicente.

Ia memaparkan fokus pembangunan tahun 2027 diarahkan pada peningkatan pelayanan dasar dan kualitas SDM, yang diperkuat oleh infrastruktur, tata kelola pemerintahan, pengembangan budaya, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Fokus tersebut diwujudkan melalui sepuluh program prioritas, di antaranya peningkatan mutu pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, penguatan pertanian dan ketahanan pangan, pengembangan UMKM, peningkatan kualitas tenaga kerja, penyediaan rumah layak huni, akses air bersih, digitalisasi layanan pemerintah, peningkatan kesejahteraan ASN, serta pengembangan Belu sebagai Sentral Festival of Timor.

“Kemiskinan juga menjadi isu utama yang harus dijabarkan secara konkret dalam RKPD 2027 agar penurunannya bisa dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.

Di tengah keterbatasan dana transfer pusat, Vicente menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Ia meminta setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Pembangunan Kabupaten Belu tidak boleh berhasil di atas kertas, tetapi gagal di meja makan rakyat,” ucapnya.

Wabup juga meminta seluruh perangkat daerah menyiapkan data akurat dalam penyusunan Ranwal RKPD serta menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah tepat waktu.

“Dokumen perencanaan harus disusun secara komprehensif, terarah, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menutup sambutan, Vicente mengajak seluruh peserta forum untuk aktif menyampaikan gagasan dan masukan demi terwujudnya pembangunan Belu yang lebih baik.

“Dengan memohon bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kabupaten Belu Tahun 2027 saya nyatakan dibuka secara resmi,” katanya.

Forum tersebut dihadiri Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Plh Kabid PPEPD Bapperida Provinsi NTT, staf ahli bupati, para asisten Sekda, pimpinan OPD, akademisi, staf khusus bupati, serta camat se-Kabupaten Belu.