LRRI.CO.ID, Jakarta - Mengawali tahun 2026, Pemerintah bersama BPJS Kesehatan kembali menganugerahkan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kepada 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan total penerima UHC Award sebanyak 428 kepala daerah termasuk pemerintah Kabupaten Belu yang juga mendapatkan UHC award yang ke tiga kalinya.

Pemerintah Kabupaten Belu mendapat UHac Award Kategori Madya, dengan keberhasilan Cakupan peserta: 101.33%, Keaktifan: 87.96% dan untuk segmen PBPU Pemda sebanyak 41.916 jiwa dari jumlah penduduk kab. Belu saat ini 233.737 jiwa. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan keberpihakan pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, dan melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.

“Universal Health Coverage bukan sekadar capaian angka kepesertaan, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam melindungi warganya agar tetap sehat dan sejahtera,” ucap Ali Ghufron Mukti dalam acara penghargaan tersebut, di Jakarta, Selasa 27 Januari 2026 

Sebanyak 31 provinsi penerima UHC Award 2026 meliputi: Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya ada Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, DI Yogyakarta, Bengkulu, Bangka Belitung, Maluku Utara, Sumatra Selatan, Maluku, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara, dan Banten. Selain tingkat provinsi, penghargaan juga diberikan kepada 397 kabupaten/kota, yang terdiri dari 75 daerah kategori utama, 192 daerah kategori madya, serta 130 daerah kategori pratama.

Ali Ghufron Mukti menjelaskan, penilaian UHC Award dilakukan secara objektif dan terukur dengan mempertimbangkan cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, pendaftaran penduduk pada segmen PBPU Pemerintah Daerah, serta kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025.

Untuk kategori pratama, pemerintah daerah harus mencapai cakupan kepesertaan minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan minimal 80 persen.Sementara kategori madya mensyaratkan cakupan kepesertaan minimal 98 persen, tingkat keaktifan minimal 98 persen, serta pendaftaran penduduk pada segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda dengan proporsi tertentu.

Adapun kategori utama mensyaratkan cakupan kepesertaan minimal 99 persen, tingkat keaktifan minimal 95 persen, serta pendaftaran penduduk oleh pemerintah daerah minimal 18 persen dari total jumlah penduduk, kecuali apabila tingkat keaktifan telah mencapai 100 persen. Seluruh kategori juga mensyaratkan status UHC prioritas kabupaten/kota dan pembayaran iuran PBPU Pemda yang lunas hingga September 2025.

Menurut Ali Ghufron Mukti, capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan cakupan jaminan kesehatan tercepat di dunia. Dalam kurun sekitar 10 tahun, Indonesia berhasil mencapai Universal Health Coverage melalui Program JKN dan kini menjadi rujukan internasional.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Transformasi layanan terus kami dorong melalui pemanfaatan teknologi digital agar layanan kesehatan semakin mudah, cepat, dan setara,” katanya.

UHC Award 2026 juga sejalan dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Pemerintah berharap penghargaan ini dapat menjadi teladan dan motivasi bagi daerah lain untuk terus memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.