RRI.CO.ID, Atambua - Pemerintah Kabupaten Belu menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026 di Aula Kantor BP4D Kabupaten Belu. Senin 26 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen bersama dalam menekan angka kemiskinan di wilayah perbatasan.

Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonçalves, ST, dalam arahannya menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut memiliki arti strategis karena membahas salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi Kabupaten Belu, yakni kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Belu tercatat sebesar 12,79 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,86 persen.

Penurunan ini patut disyukuri sebagai hasil kerja keras bersama, namun Wakil Bupati Belu mengingatkan bahwa angka tersebut menunjukkan masih lebih dari satu dari sepuluh warga Belu hidup dalam kondisi miskin.

Selain itu, kemiskinan ekstrem masih ditemukan di sejumlah kecamatan, ditandai dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap pangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belu tercatat 107.712 jiwa atau 45,7 persen, dengan 37.191 jiwa atau 15,7 persen di antaranya masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Wabup Vicente menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan lapangan kerja produktif, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata terutama di daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan, dan perumahan, koordinasi antar perangkat daerah yang belum optimal, serta data sasaran yang belum sepenuhnya akurat.

“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial atau sektoral. Kita membutuhkan kolaborasi, energi, dan inisiatif dari seluruh perangkat daerah, lembaga, serta para pemangku kepentingan,” tegas Wabup Vicente.

Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor agar setiap program pembangunan saling melengkapi, mendorong inovasi dan inisiatif lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Belu, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya secara efektif dan efisien. Selain itu, pelibatan masyarakat secara aktif dinilai sangat penting karena masyarakat merupakan subjek sekaligus mitra dalam pembangunan.

Rapat koordinasi ini, lanjutnya, harus menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, dan membangun semangat baru dalam upaya penghapusan kemiskinan.

“Kemiskinan bukanlah takdir, melainkan tantangan yang harus kita jawab dengan kerja keras dan kebersamaan. Tidak ada satu pun dari kita yang boleh berjalan sendiri,” ujarnya, sembari menyampaikan keyakinannya bahwa dengan sinergi yang kokoh, kerja keras, dan doa bersama, Kabupaten Belu mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, bebas dari kemiskinan ekstrem, serta selaras dengan visi pembangunan daerah yakni masyarakat Belu yang berkualitas, mandiri, harmonis, demokratis, dan berbudaya.