KBRN, Atambua:Kepala Desa Kiuola, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Primus Rusae, mengatakan seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa Kiuola pada awal tahun 2026 berjalan dengan baik.

Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai RRI Atambua beberapa waktu lalu. Menurutnya, kelancaran berbagai program di desa tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam setiap rapat desa yang digelar.

Primus menjelaskan, dalam rangka mendukung kelancaran pengambilan keputusan, Pemerintah Desa Kiuola menerapkan aturan bagi warga yang tidak menghadiri rapat desa tanpa keterangan yang jelas. Warga yang tidak hadir akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak dilayani urusan administrasi desa dalam kurun waktu satu hingga dua bulan.

“Aturan ini kami terapkan supaya masyarakat lebih disiplin dan mau terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan di desa,” katanya.

Ia menambahkan, sejak aturan tersebut diberlakukan, dampak positif mulai dirasakan. Tingkat kehadiran masyarakat dalam rapat desa meningkat. Warga hampir selalu hadir dalam setiap rapat, kecuali dalam kondisi sakit, dan itupun wajib diwakili oleh salah satu anggota keluarga.

Menurutnya, aturan ini dibuat setelah sebelumnya banyak warga yang enggan mengikuti rapat desa, sehingga sering menghambat proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar rapat dan sepakat memberlakukan aturan tersebut.

“Kehadiran masyarakat sangat penting karena dalam pengambilan keputusan minimal harus memenuhi setengah tambah satu. Kalau tidak tercapai, maka keputusan sulit diambil dan bisa tertunda berbulan-bulan,” ucapnya.

Selain itu, kehadiran warga dalam rapat desa juga menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi dan usulan terkait pembangunan desa.

Ia berharap ke depan semangat kerja keras dan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat terus terjaga, sehingga berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran di Desa Kiuola.